Kamis 26 Aug 2021 08:30 WIB

Cegah Stunting, Prioritaskan Ketersediaan Air Bersih

Intervensi stunting adalah pemenuhan Rumah Sehat lewat sanitasi dan air bersih

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo saat melakukan audiensi ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting melalui Pemetaan Kegiatan Sanitasi dan Air Minum, Rabu (25/8).
Foto: BKKBN
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo saat melakukan audiensi ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting melalui Pemetaan Kegiatan Sanitasi dan Air Minum, Rabu (25/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak berkontribusi besar dalam penanganan stunting. Intervensi penyediaan air minum, sanitasi yang layak serta perubahan perilaku berkontribusi dalam pencegahan stunting.

“Bukan hanya soal gizi bayi, bukan hanya pemberian asupan gizi yang memenuhi standar untuk ibu hamil ibu menyusui. Tetapi penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai andil yang besar dan menjadi akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi dasar merupakan salah satu program prioritas nasional," ungkap Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo.

Baca Juga

BKKBN menjalin kolaborasi antara BKKBN dengan kementerian PUPR guna percepatan pencegahan stunting. Salah satu bentuk intervensi sensitif stunting adalah pemenuhan Rumah Sehat melalui sanitasi dan air bersih. Secara nasional angka prevalensi stunting saat ini masih di angka 27,6 persen. Sementara pemerintah telah menargetkan di tahun 2024 prevalensi stunting di angka 14 persen.

“BKKBN saat ini tengah melakukan pengolahan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21), salah satu aspek yang ingin dijaring adalah terkait faktor dekat dan faktor jauh penyebab stunting, diantaranya adalah pemenuhan sanitasi, penyediaan rumah Layak huni dan penyediaan air bersih,” tambah dokter Hasto saat melakukan audiensi ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting melalui Pemetaan Kegiatan Sanitasi dan Air Minum, Rabu (25/8).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyambut baik dan siap kolaborasi gerak bersama penurunan stunting dengan BKKBN, khususnya penyediaan sanitasi dan air bersih. Kementerian PUPR akan pemanfaatan data keluarga beresiko stunting dari PK21 dalam penentuan lokus dan fokus yang menjadi sasaran prioritas.

“Apabila anak-anak Indonesia tidak mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik,akan berisiko stunting, ini harus dihindari. Oleh karenanya Pemerintah gencar untuk melaksanakan program penyediaan air bersih dan sanitasi," kata Basuki.

“Pencegahan stunting dengan penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi merupakan Program Prioritas Nasional yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Terpenuhinya sanitasi dan air bersih memiliki pengaruh besar terhadap angka penurunan stunting di Indonesia, terutama terkait asupan gizi yang diterima tubuh pada anak,” ujar Basuki.

Penanganan pencegahan stunting dalam bidang air minum dibagi menjadi dua program yaitu Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya. Program Pamsimas berkontribusi pada pencegahan stunting melalui intervensi sensitif atau pengaruh tidak langsung, yakni dengan penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Intervensi sensitif ini memberikan pengaruh sebesar 70 persen terhadap pencegahan stunting. Pamsimas dilaksanakan dengan menyediakan akses air minum aman melalui uji kualitas air, penyediaan sanitasi untuk stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dan perubahan perilaku dengan mengadopsi gaya hidup bersih sehat seperti gerakan cuci tangan pakai sabun.

Dokter Hasto mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR. “Saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan baik Menteri PUPR beserta jajaran untuk kolaborasi dalam rangka percepatan pencegahan stunting. Sekaitan dengan hal tersebut, segera dokumen pemanfaatan data hasil PK21 dalam waktu dekat akan segera diserahkan ke Kementerian PUPR untuk dapat dilakukan penyelarasan sasaran program dan kegiatan”, ucap dokter Hasto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement