REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyinggung adanya pihak yang halalkan segala cara untuk menangkan pemilihan umum (Pemilu) 2009. Menurutnya, sebaiknya Hasto fokus saja dengan agenda partainya.
"Gaya politik post truth yang dikembangkan Hasto adalah bentuk distorsi demokrasi, hanya menjadi benalu reformasi," ujar Kamhar lewat keterangan tertulisnya, Rabu (25/8).
Justru sebaliknya, banyak jejak digital yang menyebut Hasto mengintervensi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kasus yang menyeret kadernya, yakni Harun Masiku. Termasuk adanya pertemuan politikus PDIP dengan anggota KPU yang terlibat.
"Hasto mestinya membantu menghadirkan Harun Masiku, sudah bertahun-tahun tak ketemu. Ini semakin memperburuk citra pemerintah dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ujar Kamhar.
Kamhar juga mengklarifikasi pernyataan Hasto yang menyebut adanya elemen KPU yang menjadi pengurus partai pada Pemilu 2009. Andi Nurpati yang sebelumnya masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat bukan lagi merupakan anggota KPU saat itu.
Hal yang lumrah jika mantan anggota KPU masuk ke partai politik tertentu. Hasto dinilainya picik jika menilai hal tersebut sebagai upaya partai politik menunggangi KPU dalam sebuah kontestasi.
"Terlalu picik jika Hasto memberi stigma KPU ditunggangi pada masa itu. Fenomenanya saat ini, justru banyak mantan komisioner KPU di berbagai daerah masuk PDIP," ujar Kamhar.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menggelar pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra. Dalam pertemuan tersebut, ia menyinggung kembali pemilihan umum (Pemilu) 2009 yang menunjukkan adanya upaya yang halalkan segala cara untuk menang.
"Dari sejarah itu kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu ternyata kita bisa melihat, ketika demokrasi menghalalkan segala cara," ujar Hasto dalam pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/8).
Halalkan segala cara yang dimaksud Hasto, mulai manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan elemen dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan pengurus partai. Juga, adanya upaya yang menggunakan program bantuan sosial (bansos) untuk tujuan elektoral.
"Dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu itu, menjadi evaluasi bersama," ujar Hasto.
Diketahui pada 2009, Sekjen PDIP saat itu, Pramono Anung mengatakan adanya modus manipulasi memasukkan data fiktif dalam DPT pemilu Legislatif 2009. Manipulasi terjadi di satu daerah pemilihan (dapil) yang meliputi Ngawi, Trenggalek, Magetan, dan Pacitan.
Pada 2009 pula, mantan anggota KPU disebut menjadi pengurus Partai Demokrat. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan Andi Nurpati yang menempati posisi Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Adapun pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang dengan perolehan suara lebih dari 21 juta. Sedangkan Partai Golkar dan PDIP mengekor di bawahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
