REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kementerian/lembaga serta Pemerintah daerah segera menyusun Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan stunting. Ini dilakukan untuk mengejar target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
"Rencana Aksi Nasional harus disusun dan disepakati bersama antar kementerian/lembaga, didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Wapres dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021, Senin (23/8).
Wapres menjelaskan, sebagaimana amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, rencana aksi nasional harus bertumpu pada lima pilar. Antara lain, komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah; kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; konvergensi program pusat, daerah, dan masyarakat; ketahanan pangan dan gizi; serta monitoring dan evaluasi."Rencana Aksi Nasional tersebut segera disusun dengan mengacu pada lima pilar utama tersebut diatas," katanya.
Selain itu, Wapres meminta agar rencana aksi nasional juga harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antar program yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga.
Karena itu, ia meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana program untuk segera mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait serta Pemerintah Daerah dalam program percepatan penurunan stunting. Wapres menekankan perlunya konvergensi program penurunan stunting yang selama ini udah dijalankan oleh kementerian/lembaga maupun Pemda.
"BKKBN agar memastikan konvergensi antar program dapat terealisasi, dari tingkat pusat hingga ke tingkat Desa, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga," kata Wapres.
Wapres yang juga Ketua Pengarah program percepatan penurunan stunting itu meminta agar rakornas hari ini memperkuat komitmen kepala daerah dalam menurunkan stunting di wilayahnya masing-masing.
Ia juga menginstruksikan pascarapat koordinasi ini dilanjutkan dengan ppembekalan dan
pelatihan teknis kepada prganisasi perangkat daerah dari 154 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas tahun 2022. Pembekalan erkait dengan tahapan-tahapan penting untuk mencapai konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
Menurut Wapres, pemetaan sebelumnya menunjukkan jika kegiatan dan sumber anggaran stunting di Kabupaten/Kota dan Desa pada akhir
2019 dan awal 2020 sudah ada di lapangan yang dibiayai berbagai sumber anggaran. Bahkan di beberapa Desa, jumlah anggaran program dan
kegiatan terkait percepatan penurunan stunting dapat melebihi Rp 1 miliar setiap tahun yang berasal dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi
Khusus, program Kementerian/Lembaga, APBD provinsi dan kabupaten/kota serta Dana Desa.
"Hasil pemetaan tersebut membuktikan bahwa seharusnya kita tidak terkendala oleh ketersediaan anggaran. Masalahnya ada pada bagaimana program tersebut dilaksanakan, terutama konvergensi antar program," kata Wapres.
Karena itu, ia meyakini konvergensi bisa diwujudkan melalui program dan kegiatan yang konvergen, menyasar pada kelompok sasaran utama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah usia dua tahun yang kemudian disebut sebagai Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan. Begitu juga memastikan kesehatan remaja puteri, pasangan usia subur dan anak balita sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.
"Maka Insya Allah sasaran 14 persen pada akhir tahun 2024 akan tercapai. Inilah tugas pertama bagi Kepala BKKBN," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika