BPIP: Pembinaan Pancasila Butuh Kolaborasi Pusat-Daerah

Ia lantas merinci bentuk sinergitas Pusat dan Daerah terkait PIP. Antara lain penyelenggaraan diklat bagi ASN, penguatan moderasi beragama dan kelembagaan. "Karena tidak ada Satuan Kerja Daerah, BPIP butuh dukungan kolaborasi melalui jejaring Pancamandala. Komunitas, akademisi, birokrat, NGO, dan swasta," ucap dia.

"Utamanya dalam penerapan mata ajar Pembinaan dan Pendidikan Pancasila bagi Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Pertama, Pendidikan Menengah dan pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi," ungkap Yudian menuntaskan.

Narasumber putri almarhum Gus Dur Allisa Wahid,yang juga Tim Ahli Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental, menyampaikan bahwa gerakan Gugus Tugas menyasar pada gerakan perubahan 5 (lima) corak nasional, yaitu Gerakan Indonesia Melayani (GIM); Gerakan Indonesia Bersih (GIB); Gerakan Indonesia Tertib (GIT); Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa); dan Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe).

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) merupakan upaya kolektif bangsa Indonesia, baik penyelenggara negara, dunia usaha, maupun masyarakat, mewujudkan perilaku baru yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai strategis instrumental Revolusi Mental meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong, yang tidak lain mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, ungkap Allisa.

Selanjutnya terdapat beberapa saran, masukan, klarifikasi dan pertanyaan dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabuaten/Kota, Kepala Baresbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bapeda Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Saudara Idrus, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Suadara Abdul Hayat Gani, Kepala Bappeda Provinsi Bali Saudara Ida Bagus, Kepala Badan Kesbangpol Palopo Muhammad Taufik, perwakilan dari Riau Saudara Sahri, Kesbangpol Mimika, Kesbangpol Bengkulu, dan perwakilan dari Provinsi NTT Saudara Widodo, menanyakan langkah strategis pusat dalam memberdayakan membumikan dan menginternalisasikan Pancasila ke Pemerintah daerah provinsi, maupun kabupaten/kota.