Rabu 28 Jul 2021 16:09 WIB

Polisi Berjanji akan Persuasi Pada Pelanggar Aturan Pandemi

Sejumlah Pihak Apresiasi Langkah Polri Tekan Penularan Covid 19

Rep: rilis/ Red: Muhammad Subarkah
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan 500 bantuan paket sembako pada masyarakat terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Ratusan paket tersebut dibagikan ke masyarakat yang berprofesi pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Foto: istimewa
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan 500 bantuan paket sembako pada masyarakat terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Ratusan paket tersebut dibagikan ke masyarakat yang berprofesi pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kalangan mulai dari anggota DPR RI, akademisi, dan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi langkah Polri dalam turut membantu pemerintah menekan laju penularan Covid 19.

"Polri telah melakukan yang terbaik dalam menangani pandemi Covid 19, melaksanakan vaksinasi hingga ke tingkat Polsek," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Syahroni, dalam webinar yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, Rabu (28/7) siang.

Ahmad Sahroni berharap semua pihak harus bersama-sama melakukan tolong menolong untuk mengatasi pandemi Covid 19 agar turun pelan-pelan.

Ia juga mengapresiasi langkah restorasi justice yang dilakukan Polri untuk mengedepankan fungsi edukasi daripada mempidanakan pelanggar PPKM. Tapi ia minta agar Polri tetap melakukan tindakan hukum bagi penyebar kabar bohong terkait pandemi Covid 19.

"Tetap semangat dan tetap humanis," seru Ahmad Sahroni.

Pemolisian Masyarakat

Senada dengan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, anggota Kompolnas Poengky Indarti dan sosiolog Universitas Nasional, Dr. Ermawati Chotim, M.Si, juga mengapresiasi langkah Polri bersama TNI dalam ikut mengendalikan penularan Covid 19.

"Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," tegas Poengky.

Ia juga menyambut baik gagasan untuk mengedepankan peran masyarakat dalam menekan penularan Covid 19 melalui gerakan Pemolisian Masyarakat Berbasis Komunitas Menuju Masyarakat Yang Patuh Prokes 5M Dalam Rangka Menekan Penularan Covid 19.

Selama ini, lanjut Poengky, ada beberapa program Pemolisian Berbasis Komunitas yang sudah menunjukkan hasil nyata dalam turun mencegah penularan Covid 19. Ia menunjuk contoh Kampung Tangguh di seluruh tanah air, yang dibentuk dengan mengedepankan sifat kegotong royongan masyarakat, dan telah diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.

“Masyarakat mampu memperkuat diri mereka, meningkatkan disiplin, dan bertangggung jawab pada sesama,” ujar Poengky.

Adapun sosiolog Universitas Nasional Jakarta, Dr. Ermawati Chotim, M.Si, mengemukakan masyarakat Indonesia memiliki modal kedermawanan yang tinggi untuk mendukung gerakan Pemolisian Berbasis Komunitas Dalam Menekan Penularan Covid 19.

Ia mengingatkan Indonesia bahkan pernah dinobatkan sebagai negara Paling Dermawan di Dunia karena warganya mudah beramal, suka menolong orang, dan gampang bersedia menjadi sukarelawan.

Untuk itu Ermawati menyarankan agar pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembentukan gerakan pemolisian berbasis komunitas dalam menekan penularan Covid 19.

“Proses tersebut tidak harus selalu terlembagakan tetapi dapat terjadi secara cair dalam waktu dan tempat tertentu,” tutur Ermawati.

Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono dalam sambutannya mengatakan, jumlah kasus Covid 19 di tanah air masih tinggi. Per 27 Juli 2021 tercatat 3.239.936 kasus positif Covid 19,  kasus sembuh 2.596.820, dan korban meninggal mencapai 86.835 orang. Dampaknya PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli, dan diperpanjang lagi hingga 2 Agustus 2021, dengan mengubah istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 3-4.

Diakui oleh Kadiv Humas Polri adanya penolakan masyarakat atas kebijakan pemerintah itu. Bahkan tadinya penolakan yang bersifat personal kini ada kecenderungan menjadi gerakan massa yang terkonsolidasi. Sebagaimana terjadinya aksi penolakan di sejumlah daerah. 

Namun Polri menegaskan akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani aksi-aksi tersebut.

“Karenanya, pemolisian masyarakat yang berbasis komunitas perlu untuk lebih ditingkatkan sebagai upaya persuasif dalam membangun kesadaran masyarakat yang patuh dan disiplin pada protokol kesehatan, yang pada gilirannya menghasilkan dukungan penuh kepada pemerintah dalam setiap kebijakan menekan kasus Covid 19,” tutur Argo.

Menurut Argo, Polri bersama TNI utamakan melakukan vaksinasi dan pembagian bansos dalam membantu pemerintah mengendalikan pandemi Covid 19.

Disamping Polda dan Polres, menurut Kadiv Humas Polri, pihaknya akan membuat posko di tempat-tempat mobilitas masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menghadapi pandemi," tutur Argo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement