REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Masa lelang untuk operator bus By The Service (BTS) di Kota Bogor akan berakhir pada akhir Juli 2021. Setelah masa lelang berakhir, diperkirakan akan ada 20 dari 75 bus yang diuji coba.
Plt Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Saptandri Widiyanto mengatakan, 20 bus yang akan diuji coba itu akan beropersi di sejumlah koridor yang akan disesuaikan. Diketahui, ada enam koridor di Kota Bogor yang akan digunakan untum operasional bus BTS.
“Bus yang diterima jumlanya 75 bus, dan persiapan operasional itu 20 bus kita uji coba, dengan koridor menyesuaikan, kita rundingkan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor,” kata Saptandri, Selasa (27/5).
Saptandri mengatakan, program dari BPTJ ini pertama kali dilaksanakan di Kota Bogor. BTS di Kota Bogor ini merupakan pilot project yang diharapkan dapat diikuti oleh kota-kota lain se-Jabodetabek. Sementara, di kota-kota lain sudah berjalan dengan program dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dia menyatakan, Kota Bogor dipilih menjadi pilot project BTS di Jabodetabek karena Kota Bogor memberikan respons yang baik dengan mengajukan proposal. “Tujuannya juga in line dengan program Kota Bogor, yakni konversi angkutan kota (angkot). Ada satu bus, diharapkan dapat menghilangkan tiga angkot, atau 3:1,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, selain ada enam koridor yang akan beroperasi, ada 99 shelter yang disiapkan. Dimana, 54 di antaranya merupakan milik Pemkot Bogor dan sisanya milik BPTJ.
“Shelter itu ada 99, yang 54 milik Pemkot Bogor, dan sisanya BPTJ, dan akan ditambah shelter atau halte portable. Tarifnya selama setahun diberikan free dulu, baru tahun berikutnya melihat perkembanganya. Ini adalah subsidi karena pilot project,” jelasnya.
Sementara itu, Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna menilai, adanya program bus BTS merupakan lompatan besar untuk Kota Bogor. Sebab, dengan adanya kesempatan ini, stigma Kota Bogor sebagai ‘Kota Sejuta Angkot’ bisa diubah.
Yayat mengatakan, bus BTS bisa menjadi pilar dasar perubahan angkutan umum, dengan adanya pengurangan angkot melalui konversi angkot. “Kemudian, keinginan ke depannya, Bogor akan menjadi salah satu model di mana angkot atau feeder akan dibayari pemerintah atau subsidi,” tuturnya.
Kemudian, lanjut Yayat, akan lebih baik jika ke depannya angkot di Kota Bogor menggunakan konsep seperti JakLingko di DKI Jakarta. Serta mendapat subsidi dari pemerintah.
“Jadi yang naik angkot supir angkot tidak akan rugi karena akan dikelola bersama badan hukum mereka. Badan hukum itu siapa yang siap berkolaborasi, jadi tahap pertama BTS akan menjadi dasar karena Bogor menjadi percontohan ke depan persis mirip JakLingko dengan TransJakarta,” ucapnya.
Sementara 75 bus melayani di koridor yang telah ditetapkan, angkot akan dioptimalkan dan diharapkan bisa menjadi //feeder, serta mendapatkan subsidi pemerintah pusat. Tak hanya itu, dia menambahkan, masyarakat bisa mendapat keuntungan karena tarif naik angkutan umum jadi lebih murah. “Para sopir juga tidak ngetem karena taat aturan dan profesional. Kan berbasis IT, sehingga dapat dimonitor,” jelasnya.
Kasi Angkutan Dalam Trayek pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Mochamad Yaffies memaparkan, angkot yang akan direduksi adalah angkot yang berada di lima trayek utama Kota Bogor, yaitu 02, 03, 09, 12, dan Trans Pakuan Koridor (TPK) 5 jurusan Warung Jambu-BTM. Nantinya, ada sekitar 168 unit angkot yang akan bertransformasi menjadi bus.
Sekadar diketahui, sejak 2020 hingga 2021, sudah ada 121 unit angkot yang direduksi melalui program konversi angkot 2:1. Sehingga, saat BTS beroperasi nanti ada total 289 unit angkot yang tereduksi. “Jumlah angkot di Kota Bogor hingga 2020 ada 3.412. Bilamana bus BTS beroperasi, jumlah angkot yang ada menjadi 3.123 unit kendaraan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika