REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, meminta koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat terlaksana dengan baik dalam penanganan pandemi Covid-19. Warpes mengingatkan, untuk menangani pandemi Covid-19 dibutuhkan upaya ekstra semua pihak, terutama soal koordinasi dan konsolidasi data terkait Covid-19.
"Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk," kata Wapres dalam siaran persnya, Kamis (22/7) saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 wilayah Jawa Timur secara virtual, Rabu (21/7).
Wapres pun menekankan beberapa fokus pembahasan antara lain mengenai penerapan protokol kesehatan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), vaksinasi, 3T (testing, tracing dan treatment).
Sebab, di Jawa Timur misalnya, lebih dari dua minggu pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Jawa -Bali dan beberapa daerah lainnya, angka positivity rate kasus Covid-19 masih cukup tinggi yakni 39,24 persen. Angka ini jauh di atas standar World Health Organization (WHO) yakni 5 persen.
Selain itu, penurunan mobilitas kegiatan masyarakat di wilayah Jawa Timur belum signifikan meski dilakukan PPKM. Hal ini juga tercermin dari data Community Mobility Report hingga tanggal 16 Juli 2021 di Provinsi Jawa Timur yang menyebut penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi belum seluruhnya diterapkan di Jawa Timur.
"Penurunannya juga belum sejauh Provinsi DKI, sehingga untuk Provinsi Jawa Timur diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik lagi, atau belum sejauh di Provinsi DKI Jakarta, masih di bawah DI Yogyakarta dan Bali. Ini menurut data dari Community Mobility Google," ujarnya.
Sementara untuk, pelaksanaan vaksinasi, dari sasaran vaksinasi sebesar 31,8 juta orang, baru tercapai 8,36 persen. Karena itu, Wapres meminta kendala-kendala tersebut dicarikan solusi dan diselesaikan.
Wapres juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR), oksigen, dan lain-lain di semua wilayah agar terus ditingkatkan, untuk antisipasi secara cepat.
"Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
