REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membagikan obat dan vitamin gratis bagi pasien Isolasi Mandiri (Isoman) dinilai tepat dan inovatif. Tokoh Nasional Erry Riyana Hardjapamekas menilai, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat kebijakan yang pro pada kemanusiaan.
Menurutnya, setahun lebih pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia, kepala daerah tak luput dari banyak kritik, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun ia memuji ketahanan Ridwan Kamil yang terus berupaya mencari solusi berbasis data di tengah hujan kritik penanganan Covid-19. Salah satu yang ia puji adalah pembagian obat dan vitamin gratis bagi pasien isoman.
Erry menilai, pengalihan ratusan miliar anggaran infrastruktur yang dipakai membeli obat dan suplemen sudah tepat. Makin tepat karena mekanisme permohonan obat dan suplemen dibuat sesederhana mungkin agar tidak birokratis. Karena itu pihaknya menilai upaya-upaya yang dilakukan Ridwan Kamil jauh dari target pencitraan dan ketidakseriusan menangani pandemi.
“Saya yakin bukan. Ini cara Kang Emil menyempurnakan sistem berbasis data satu pintu menghadapi pandemi. Ini adalah ikhtiar untuk terus menyempurnakan sistem, yang berasal dari kritik berbasis data dan fakta di lapangan,” ujar Erry yang juga Mantan Komisioner KPK, dalam pernyataan Selasa (13/7).
Erry bersyukur, Ridwan Kamil mendasarkan kebijakannya dengan menjadikan perlindungan masyarakat sebagai panglima. “Saya bersyukur semua keputusan yang diambil saat ini masih berdasarkan pada akal, pada ilmu pengetahuan, pada ilmu kesehatan khususnya," katanya.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan, kebijakan pemberian obat dan suplemen gratis bagi pasien isoman yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat tepat. Bahkan kebijakan ini dinilai inovatif karena kemudian diikuti oleh kebijakan yang sama oleh Pemerintah Pusat.
“Jadi kan ini inovasi kebijakan. Saya menyatakan bahwa ini sebuah inovasi dari Pak Ridwan Kamil dan memang ditiru oleh pusat,” katanya.
Menurutnya kebijakan ini langkah yang tepat ditengah tingginya kebutuhan warga akan obat dan vitamin, bahkan jika jauh-jauh hari dilakukan maka kebijakan ini bisa menjadi alat perlawanan pada harga obat-obatan yang mahal. “Kebijakan gubernur sangat tepat sekali, cuma memang waktunya saja saat PPKM ini,” katanya.
Namun Yogi juga mengingatkan kebijakan yang baik ini harus disertai prinsip kehati-hatian, terutama mencegah adanya monopoli jenis dan merek obat dari perusahaan tertentu dalam program ini.
Menurut Yogi, kebijakan yang bersifat kebencanaan ini tetap harus mengetengahkan ketelitian dari pihak Dinas Kesehatan juga pengawasan dari aparat hukum agar jangan sampai terjebak pada permainan spekulan obat. “Dalam artian jangan sampai niatan yang baik tapi pelaksanaannya jadi buruk. Saya yakin Pak Gubernur tidak ada niatan jelek dengan kebijakan itu, malahan bagus,” katanya.
Yogi juga menyarankan agar program ini berlangsung lancar, maka Pemprov Jabar perlu menerjunkan aparat pengawas internal pemerintah yang terdiri dari berbagai unsur penegak hukum dan pengawasan. Namun keterlibatan mereka jangan sampai malah menghalangi laju inovasi kebijakan ini. “Jadi tetap diawasi tapi jangan sampai menghalangi juga inovasi kebijakan ini. Karena menurut saya sudah cukup baik kebijakan gubernur malah ditiru oleh pusat dan daerah lain meniru,” kata Yogi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika