REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo menilai kebijakan vaksin berbayar wajar dilakukan asalkan menjadi pilihan. Kendati demikian, ia mewanti-mewanti jangan sampai masyarakat yang mengikuti vaksin Covid-19 berbayar karena sebenarnya tidak mendapatkan peluang ketika ingin mengikuti vaksinasi program pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan tarif vaksin Covid-19 individu melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm sebesar Rp 879.140 per orang.
Windhu menilai kebijakan vaksin berbayar ini wajar saja dirumuskan. Ia mengibaratkan vaksinasi Covid-19 sama seperti imunisasi dasar lengkap untuk balita.
Ia menyebutkan pemerintah memang sudah menggratiskan vaksinasi kelompok umur tersebut. Namun, banyak juga orang tua yang berkecukupan enggan datang ke pos pelayanan terpadu melainkan memilih ke dokter anak untuk vaksinasi buah hatinya diluar program pemerintah.
"Itu sama, karena orang punya hak memilih karena kadang ada yang berpikir vaksinasi berbayar lebih bermutu padahal sebenarnya sama saja. Jadi, orang mengeluarkan uang untuk vaksinasi mandiri itu tidak masalah," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (11/7).
Ia menyebutkan sebanyak 1 hingga 1,5 juta dosis vaksin Covid-19 skema gotong royong telah didatangkan ke Tanah Air. Namun, hingga saat ini vaksin yang dibeli perusahaan hanya sekitar 280 ribu dosis. Padahal, dia melanjutkan, pemerintah berencana mendatangkan 22 juta dosis vaksin Covid-19 untuk skema gotong royong dengan merek Sinopharm dan Cansino. Di sisi lain, dia melanjutkan, masyarakat berbondong-bondong ingin divaksin.
"Lihat saja antrean vaksinasi program pemerintah. Jadi, ini aneh dan kalau memang animo perusahaan yang ikut vaksinasi gotong royong rendah, ya sudah habiskan saja untuk vaksinasi individu supaya tidak kadaluwarsa karena sudah dua bulan ini hanya mampu disuntikkan sekitar 280 ribuan dosis," katanya.
Kemudian, ia meminta nantinya seluruh vaksin yang didatangkan ke Indonesia dialihkan hanya untuk vaksinasi program pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika