Kamis 08 Jul 2021 08:00 WIB

Masyarakat Harus Kurangi Mobilitas, Kecuali untuk Vaksinasi

Pemerintah mengatakan negara hadir dalam upaya menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Pemerintah meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas guna menyukseskan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai upaya menekan penularan COVID-19 yang tengah melambung tinggi. (Foto Ilustrasi kendaraan saat penyekatan PPKM Darurat di Kota Bandung)
Foto: Republika/Yogi Ardhi
Pemerintah meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas guna menyukseskan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai upaya menekan penularan COVID-19 yang tengah melambung tinggi. (Foto Ilustrasi kendaraan saat penyekatan PPKM Darurat di Kota Bandung)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta masyarakat mengurangi mobilitas guna menyukseskan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai upaya menekan penularan Covid-19 yang tengah melambung tinggi. PPKM Darurat adalah tindakan bersama menyelamatkan nyawa dan melindungi sesama.

"PPKM Darurat bertujuan menurunkan kematian yang hari ini tercatat lebih dari 1.000 kematian karena Covid-19. PPKM Darurat ingin menurunkan penambahan pasien baru yang sejak semalam sampai pukul 14.00 WIB tadi bertambah lebih dari 34 ribu orang," kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (7/7).

Baca Juga

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan kasus harian terkonfirmasi positif pada 7 Juli 2021, hingga pukul 12.00 WIB, menembus angka 34.379 orang. Angka kematian juga menembus angka tertinggi mencapai 1.040 orang. 

Sementara angka kesembuhan menembus 14.835, dan kasus aktif secara akumulasi menjadi 343.101 orang. "Patuhi aturan PPKM Darurat. Saya ulangi sekali lagi, patuhi aturan PPKM Darurat. Kurangi mobilitas, jauhi kerumunan, sabar dulu dalam dua pekan ini. Tidak perlu berkumpul. Di rumah dulu. Keluar rumah hanya kalau sangat mendesak dan ada agenda penting misalnya untuk vaksinasi," tegasnya.

Dedy menambahkan, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang segera fokus mengalokasikan vaksin kepada sektor industri.

Kadin Indonesia juga diminta untuk segera mempercepat program vaksinasi gotong royong.Lebih lanjut, Dedy mengatakan Koordinator PPKM Darurat juga telah menyampaikan kepada para gubernur, bupati, walikota, dan aparat terkait untuk menaikkan jumlah suntikan vaksin dan sekaligus mengurangi jumlah mobilitas masyarakat.

"Ingat, Presiden memerintahkan, mobilitas masyarakat harus betul-betul dapat diturunkan sampai angka 50 persen pada masa PPKM Darurat ini. Jadi khusus kepada pimpinan daerah, mohon aturlah mobilitas penduduk. Agenda prioritasnya adalah pergi ke sentra vaksinasi," ujarnya.

Hingga Selasa (6/7), lebih dari 47,8 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 33,5 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 14,3 juta sudah mendapatkan dosis kedua. Dedy pun mengajak masyarakat untuk mendapatkan vaksin sekarang juga. Vaksinasi ditambah dengan memakai masker rangkap, tinggal di rumah, sering cuci tangan, dan menjaga sirkulasi, dan ventilasi dengan ruangan dan rumah adalah ibadah sosial saat ini.

Lebih lanjut, ia menegaskan, negara hadir dalam upaya menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Presiden Jokowi disebutnya telah dan sedang memimpin langsung penanganan pandemi sejak hari pertama WHO mengumumkan kasus virus Covid-19 di akhir Desember 2019.

"Presiden juga langsung memimpin upaya peningkatan kapasitas respons Kesehatan, penambahan anggaran respon pandemi, dan menetapkan PPKM Darurat sebagai upaya menyelamat nyawa masyarakat Indonesia. Jadi yakinlah negara hadir dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 ini dan dipimpin langsung oleh presiden," tegasnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement