Ambisi pemerintah pusat untuk menggenjot kapasitas testing akan sangat tergantung pada kemampuan masing-masing daerah. Salah satu kendala yang kerap ditemui daerah terkait testing adalah alat pengetesan.
Kabupaten Tangerang contohnya, sejak PPKM darurat diberlakukan akhir pekan lalu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sebenarnya ingin langsung menggenjot testing namun terkendala alat tes reagen polymerase chain reaction (PCR) dan antigen. Menurutnya stok alat PCR dan antigen sudah sangat berkurang.
“Pak Gubernur, mohon bisa mengalokasikan alat untuk PCR dan antigen karena alat untuk testing Covid-19 kami sudah sangat terbatas,” ujar Zaki dalam keterangannya, dikutip Ahad (4/7).
Target testing per hari yang harus dilakukan Pemkab Tangerang mencapai 8.244 orang, berdasarkan Instruksi Gubernur tentang PPKM darurat. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Provinsi Banten, misalnya terhadap Kota Tangerang dengan target testing per hari sebanyak 4.872 orang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebanyak 3.736 orang.
Kondisi tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Kabupaten Tangerang diketahui masih dalam kondisi penuh. BOR ruang isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 bergerak di angka lebih dari 90 persen. Sedangkan rumah singgah sebagai tempat isolasi di Hotel Yasmin bahkan overload, dari 240 kamar yang tersedia, terisi hingga 327 lantaran adanya klaster keluarga yang harus ditangani dan tidak memungkinkan untuk dipisahkan.
Dengan kondisi tersebut, Zaki melanjutkan, pihaknya turut menerapkan PPKM darurat, meski Kabupaten Tangerang berada pada level tiga. Pelevelan itu berdasarkan data Pemerintah Pusat dalam memberlakukan PPKM darurat di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali.
“Walaupun Kabupaten Tangerang berada pada level tiga, kami sepakat untuk menerapkan kebijakan yang sama pada kebijakan di level empat zona merah Covid-19, karena Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang beririsan dengan Kota Tangerang dan Tangsel (Tangerang Selatan),” jelasnya.
Pemerintah Kota Tangerang juga meminta bantuan alat swab Covid-19 kepada Pemerintah Provinsi Banten. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menjelaskan, wilayahnya masuk dalam level empat dalam penerapan PPKM darurat sehingga Pemkot Tangerang diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas testing setiap harinya kepada masyarakat yang bergejala dan kontak erat.
“Target testing per hari yang harus dilakukan sebanyak 4.872 orang,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Ahad (4/7).
Arief menjelaskan, pihaknya mengalami kendala terkait dengan ketersediaan alat dan fasilitas penunjang tes swab, baik antigen maupun polymerase chain reaction (PCR). Sehingga dia mengharapkan dukungan untuk peningkatan kapasitas testing selama keberjalanan PPKM darurat di Kota Tangerang.
“Kami berharap agar Pemprov Banten bisa bantu untuk ketersediaan alat dan fasilitas swab. Kemampuan Labkesda juga sudah ditingkatkan 2 ribu sampel per hari, tetapi masih belum cukup,” jelasnya.
Selain keterbatasan alat swab, Arief juga menyebut adanya kondisi keterbatasan tenaga kesehatan yang ada di Kota Tangerang, seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 yang memforsir para tenaga medis. “Kendala juga ada di jumlah tenaga kesehatan yang saat ini terbatas,” ungkapnya.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Pusat, Erlina Burhan menilai, kapasitas testing di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan India.
"Tapi mereka (India) masuk dalam kategori kondisi kolaps (pelayanan rumah sakit). Jika kemampuan testing dan tracing Indonesia rendah, maka kita bisa saja dihadapkan pada situasi seperti di India," katanya, pekan lalu.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak serius menangani pandemi Covid-19 agar tak mengarah ke kejadian seperti di India baru-baru ini. Menurut dokter paru di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur itu sejumlah varian baru SARS-CoV-2 yang India, saat ini seluruhnya telah ada di Indonesia, salah satunya varian Delta.
"Perlu serius menanganinya agar tidak mengarah seperti situasi pandemi di India," kata Erlina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika