REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, substansi yang diungkapkan oleh BEM UI, bukan asal kritik. Menurut Herzaky, BEM UI, terlihat sudah melakukan kajian serius mengenai ini, karena ada daftar referensi yang dicantumkan dalam berbagai unggahannya.
"Gaya mengkritik seperti ini pun patut mendapatkan apresiasi dan dijadikan contoh. Bukan sekedar melontarkan kritik, melainkan berdasarkan kajian. Ada data dan fakta yang diungkap," ucap Herzaky dalam keterangannya, Senin (28/6).
Dia melanjutkan, gaya yang dilontarkan BEM UI, juga sebaiknya perlu dijadikan budaya baru bagi anak-anak muda dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak ke rakyat. Dia menuturkan, keberanian dan posisi non partisan BEM UI harus terus didukung demi kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi yang sehat.
Lanjutnya, kritik kepada presiden itu merupakan bentuk perhatian BEM UI kepada Presiden agar tidak mengambil langkah atau kebijakan keliru. "Ada oase di tengah gersangnya demokrasi hari ini di Indonesia. Mahasiswa yang kritis itu adalah bagian dari sejarah bangsa, sejak Soekarno,’’ tuturnya.
Menyoal pemanggilan BEM UI oleh otoritas kampus, kata Herzaky, memang menjadi hak dari UI sendiri. Namun demikian, pertemuan itu dinilainya tidak perlu dipaksakan untuk mencapai kesepakatan. Sehingga, sah-sah saja jika bersepakat untuk tidak bersepakat.
"Bila memang kemudian tidak bersepakat, kami berharap tidak ada mahasiswa yang diberi sanksi akademis atas sikap dan kritikannya," ucap dia.
Dia menambahkan, ada ruang yang harus diberi bagi generasi masa depan Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang. Jika perlu, lanjutnya, sebaiknya pihak kampus juga memfasilitasi para BEM UI untuk bertemu Presiden Jokowi.
"Mungkin saja jika mendapat masukan baru dan segar dari adik-adik mahasiswa, bisa membantu beliau (Jokowi) untuk berpikir dengan lebih jernih lagi," ungkap Herzaky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika