Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan pencegahan lonjakan kasus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB. Melalui ini, pemerintah memutuskan tiga perubahan ketetapan hari libur nasional, yaitu Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW masing-masing dimundurkan 1 hari menjadi Rabu, 11 Agustus 2021 dan Rabu, 20 Oktober 2021, serta peniadaan Cuti Bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021.
Satgas menekankan, ketetapan ini bukan untuk melanggar hak pekerja, namun semata-mata sebagai bentuk antisipatif peluang lonjakan kasus setelah periode libur panjang. “Saya perlu tekankan di sini bahwa kebijakan pemerintah dalam menggeser hari libur merupakan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus pasca libur panjang” jelas Wiku.
Melengkapi seluruh upaya pengendalian tersebut, pemerintah juga terus berupaya memasifkan vaksinasi. Pemenuhan kebutuhan vaksinasi terus dilakukan, terbaru ialah pada 20 Juni 2021, Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin bulk (bahan baku) dari Sinovac yang menjadi kedatangan ke-17 COVID-19, sebanyak 10 juta dosis.
“Saya telah memperoleh vaksin lengkap sebanyak dua kali dan saat ini dinyatakan positif COVID19. Hal ini memperlihatkan bahwa penularan masih ada dan vaksin tidak sepenuhnya melindungi dari penularan, kekebalan individu tidaklah cukup dalam meredam penularan dan untuk mengatasinya dibutuhkan kekebalan komunitas (herd immunity),” papar Wiku.
Kedatangan vaksin ini merupakan upaya pemerintah untuk mengakselerasi tercapainya herd immunity sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam program vaksinasi dan juga tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan sehingga dapat meminimalisasi penularan yang dapat terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
