Sabtu 05 Jun 2021 01:05 WIB

Pegawai KPK yang Gagal TWK Silaturahmi ke MUI

Pegawai KPK mengadukan masalah TWK ke MUI.

Rep: Fuji E Permana/ Red: Indira Rezkisari
Aktivis Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gertak) Kalimantan Barat berunjuk rasa di Bundaran Digulis Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (3/6/2021). Gertak Kalimantan Barat menolak segala bentuk pelemahan KPK.
Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang
Aktivis Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gertak) Kalimantan Barat berunjuk rasa di Bundaran Digulis Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (3/6/2021). Gertak Kalimantan Barat menolak segala bentuk pelemahan KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 12 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersilaturahim ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat di Jakarta pada Kamis (3/6). Kedatangan 12 pegawai KPK yang gagal TWK tersebut disambut Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi, serta Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis.  

Setelah bertemu dengan 12 pegawai KPK yang gagal TWK, Kiai Cholil, mengatakan, kehadiran mereka ke MUI dalam rangka mengadukan proses seleksi TWK. Mereka menyaksikan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) di KPK masih harus menjalani TWK.

Baca Juga

Kiai Cholil menyampaikan, menurut mereka di lembaga lain seperti Komnas HAM tidak perlu menjalani TWK. Pegawai di Komnas HAM langsung menjadi ASN tanpa TWK terlebih dahulu.

 

"Pegawai KPK tersebut juga menceritakan bahwa mereka sudah banyak yang bekerja selama belasan tahun dan bahkan tidak pernah kesandung masalah etik," kata Kiai Cholil melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Jumat (4/6).

Kiai Cholil menambahkan, kehadiran pegawai KPK yang gagal TWK ke MUI juga untuk mempersoalkan materi TWK. Menurut mereka soal-soal di TWK tidak mencerminkan keahlian bahkan tidak mencerminkan kebangsaan.

Kiai Cholil mengatakan, pegawai KPK yang gagal TWK itu juga menceritakan bahwa mereka tidak nyaman dengan banyaknya serangan terhadap mereka. Mereka mengaku difitnah seperti disebut Taliban sampai anti-NKRI.  

Sehubungan dengan itu, Kiai Cholil menyampaikan, akan mencoba membawa laporan dari mereka ke dalam rapat pimpinan harian MUI. Sehingga nantinya akan muncul tanggapan resmi dari MUI.

"Kita akan bawa masalah ini ke dalam rapat pimpinan harian MUI untuk memastikan langkah apa yang akan diambil MUI," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sedang terjadi kisruh dan polemik yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya persoalan TWK yang membuat puluhan pegawai KPK tidak lulus TWK.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement