REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyinggung masih banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di dunia. Pelanggaran HAM ini terjadi baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju.
Menurut Wapres, hal ini terjadi karena kurangnya penghormatan pihak-pihak tertentu terhadap nilai-nilai kemanusian. "Baik karena ketertinggalan kelompok masyarakat tertentu maupun karena arogansi pihak-pihak tertentu yang sudah kuat terhadap kelompok atau pihak-pihak yang lemah," kata wapres dalam acara Seminar Internasional Al-Qur’an dan Kongres Al-Qur’an Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, Selasa (1/6).
Wapres mengatakan, pelanggaran HAM tetap saja terjadi, meski Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan sejumlah instrumen tentang perlindungan HAM, mulai dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Rights (ICCPR). Termasuk juga membentuk Dewan HAM untuk memonitor pelanggaran HAM di dunia. "Sebagian besar negara-negara di dunia pun telah berusaha untuk memberikan perlindungan HAM ini, meski tingkat perlindungan dan bidang yang dilindungi bisa berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya," kata Ma'ruf.
Tak hanya itu, Ma'ruf juga menyatakan meski dunia sudah semakin maju, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi, tetapi masih ada persoalan-persoalan kemanusiaan yang cukup serius. Wapres menerangkan, persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer ini antara lain berbentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia, kemiskinan dan keterbelakangan, penyakit menular (wabah), konflik, kekerasan dan perang, serta bencana dan kerusakan lingkungan hidup.
Sebagian besar permasalahan ini terkait dengan problem yang mengancam jiwa, harta, dan harkat manusia. "Ini karena kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut belum terpenuhi atau tidak terlindungi, atau bahkan dirusak oleh tindakan-tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Karena itu, ia mendorong setiap orang wajib menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Sebab, Pemerintah negara manapun tidak akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan itu tanpa bekerjasama dengan masyarakat internasional dan partisipasi masyarakatnya.
"Kita semua harus bahu-membahu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas. Wabil khusus bagi umat Islam di Indonesia, upaya-upaya ini diharapkan semakin kuat dengan adanya legitimasi dan spirit Al-Quran, yang notabene dan semestinya menjadi pedoman hidup bagi mayoritas bangsa Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika