REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tidak hanya memberi manfaat, namun juga membawa tantangan. Khususnya dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk, kesenjangan digital akibat belum meratanya infrastruktur telekomunikasi, juga aliran informasi yang begitu cepat dan bebas, nyaris tanpa batas, baik secara jarak geografis maupun konten atau isinya.
"Dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk: multi etnis, agama, bahasa dan budaya, tantangan kesenjangan informasi dapat berubah menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional apabila tidak disikapi dengan tepat dan cepat," kata Wapres dalam acara Musyawarah Nasional ke-VI Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Tahun 2021 secara virtual, Sabtu (29/5).
Wapres mencontohkan, ancaman yang marak saat ini, mulai dari penyebaran konten negatif, kabar bohong (hoaks), penipuan, bahkan ajaran kekerasan dan terorisme. Karena itu, ia menilai perlunya komitmen kebangsaan dalam menghasilkan langkah-langkah terobosan untuk menghadapi tantangan tersebut.
“Komitmen kebangsaan harus senantiasa kita jaga agar tidak pernah luntur,” ujar Ma'ruf.
Wapres menjelaskan, bentuk ketimpangan digital terkait dengan infrastruktur dan kemampuan SDM dalam mengelola TIK. Tantangan itu lebih banyak dihadapi oleh negara yang tergolong belum mampu serta berbagai status sosial masyarakat di dalamnya.
Sebab, negara dan masyarakat mampu tidak menghadapi persoalan infrastruktur TIK seperti jangkauan dan kapasitas jaringan telekomunikasi serta kemampuan masyarakatnya untuk menciptakan program dan aplikasi digital.
"Mereka tidak menghadapi sebagaimana yang dihadapi negara dan masyarakat kurang mampu. Ketimpangan inilah yang disebut sebagai digital divide yang tidak hanya terjadi antarnegara, tapi juga antarkelompok masyarakat dalam satu negara,” kata Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika