Oleh : Tamsil Linrung, Anggota DPD RI

Entah bagaimana dengan partai-partai besar. Situasi ini memang menguntungkan mereka. Jauh hari, pengamat politik dan pakar hukum tata negara Refly Harun telah mensinyalir, presidential threshold adalah cara jahat partai besar menghalangi peluang munculnya kandidat lain di luar dirinya.

Bila betul demikian, masa depan demokrasi agaknya suram. Biduk Indonesia selamanya akan sulit mengarungi lautan persaingan global, bila kemunculan nahkoda handal dihalang-halangi oleh syahwat politik dan kekuasaan.

Kita mengetuk pintu hati para elit partai untuk lebih memikirkan masa depan bangsa. Bila negeri ini maju, percayaah, semua kepentingan kelompok akan ikut maju, dari kelompok raksasa hingga kelompok terkecil di sudut-sudut Indonesia.

Kita juga meminta political will presiden Joko Widodo mendorong tindakan korektif terhadap angka Presidential Threshold 20 persen, sebelum sistem ini merusak demokrasi lebih parah. 

Bersamaan dengan itu, harapan penguatan DPD RI harusnya juga kita gelorakan bersama. Agar tercipta penyeimbang ideal bagi DPR RI. Dalam konteks  Presidential Threshold,  DPD RI ikut mewacanakan perubahan tersebut, termasuk sejalan dengan keinginan rakyat agar dalam amandemen kelima nanti Presidential Treshold ini menjadi 0%. Bila rakyat sungguh-sungguh menghendakinya, maka DPD siap menjadi wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Karena itu, DPD RI telah bergerak cepat untuk mendengarkan aspirasi rakyat dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) di berbagai kampus yang dimulai dari Kampus Universitas Lambung Mangkuraat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mudah2an dari sana kalangan cendekiawan bisa bersuara obyektif yang disusul dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat secara luas. Dalam hal ini DPD RI siap melakukan terobosan yang berujung pada penataan sistem politik kita ke arah yang lebih demokratis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika