Koordinasi, kata Riza, sangat terlihat dalam upaya bersama mengendalikan mobilitas warga pada libur Lebaran dan mudik Lebaran 2021, seperti melakukan penyekatan-penyekatan di jalan keluar masuk Jakarta atau Jabodetabek dan melakukan tes antigen atau PCR kepada para pemudik.
"Jadi, prinsipnya provinsi DKI Jakarta sungguh-sungguh dan serius mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan kami juga membuat berbagai program-program dalam rangka pengendalian Covid-19. Kami juga sudah sejak awal melaksanakan program Kampung Siaga tingkat RW atau juga program PPKM tingkat mikro sudah kami lakukan sejak awal dan Alhamdulillah bahkan sudah sampai ke tingkat RT-RW sudah dibentuk (satgas Covid-19)," ucap Riza.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan memberi nilai E atau yang terburuk kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kualitas pengendalian pandemi Covid-19 selama tiga bulan terakhir, atau selama pekan epidemiologi ke-20 (16-22 Mei 2021).
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat memberi keterangan dalam rapat kerja di Komisi IX DPR RI, Kamis (27/5), yang disiarkan secara virtual, menyebutkan bahwa penilaian kualitas pengendalian pandemi itu berdasar pada tingkatan laju penularan dan level kapasitas respon layanan kesehatan di setiap daerah.
"Ada beberapa daerah yang masuk ke kategori D, ada yang masuk kategori E seperti Jakarta, tetapi ada juga yang masih di C. Artinya tidak terlalu bed occupation rate dan pengendalian provinsinya masih baik," kata Dante.
Berdasarkan data yang dimilikinya, Dante menerangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menunjukkan kapasitas respon yang paling buruk jika dibandingkan dengan daerah lain. "Atas rekomendasi tersebut, masih banyak yang dalam kondisi terkendali kecuali DKI Jakarta ini kapasitasnya E, karena di DKI Jakarta bed occupation rate (keterisian)-nya sudah mulai meningkat atau lebih besar dari lainnya dan 'tracing' (pelacakan)kasusnya juga tidak terlalu baik (satu kasus dites lima orang)," ujar Dante.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
