REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto meminta jajaran Direksi BPJS Kesehatan melakukan penelusuran yang mendalam atas kasus dugaan kebocoran data pribadi. Dewas juga kata Yurianto, meminta Direksi segera melakukan klarifikasi secara transparan kepada masyarakat.
"Segera lakukan klarifikasi secara transparan atas kondisi yang terjadi serta menindaklanjuti secara hukum apabila terdapat bukti-bukti adanya kebocoran data peserta," kata Yurianto dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/5).
Yurianto mengatakan, persoalan gangguan terhadap pengelolaan data BPJS Kesehatan merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional. Karenanya, ia menilai kasus ini harus menjadi perhatian utama semua pihak.
"Harus segera ditangani tidak hanya oleh BPJS kesehatan tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan nasional," kata Yurianto.
Selain itu, Dewan Pengawas juga meminta direksi segera menyiapkan rencana kontigensi dengan pendekatan bussines continuity management, guna meminimalisir dampak yang terjadi. Dewan juga meminta agar Direksi BPJS Kesehatan memastikan pemulihan keamanan data peserta beserta langkah-langkah mitigasi risiko atas potensi resiko lanjutan yang dapat timbul.
Tak hanya itu, Dewan pengawas juga meminta direksi untuk melakukan pelaksanaan langkah-langkah penanganan persoalan keamanan data peserta secara intensif dan melaporkannya kepada dewan pengawas.
"(Dewas) akan menempatkan persoalan ini sebagai prioritas pengawasan ke depan serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengelola resiko keamanan data bagi peserta BPJS Kesehatan," kata Yurianto.
Terakhir, Ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap yakin dan percaya terhadap BPJS Kesehatan. Ia memastikan, BPJS Kesehatan akan tetap memberikan layanan sebaik-baiknya bagi seluruh peserta.
"Tidak perlu ada keraguan peserta dalam penggunaan pelayanan kesehatan yang telah dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional," kata Yurianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika