Oleh : Anwar Abbas, Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan
Saya melihat keadaan ini bukannya tidak bisa kita ubah karena saya lihat para politisi dan pimpinan partai kita itu bukannya tidak punya niat dan komitmen untuk memperjuangkan dan memenangkan aspirasi rakyat, tapi karena mereka telah berutang budi dan tertawan oleh para pemilik kapital tersebut.
Akhirnya muncullah UU dan kebijakan yang semangatnya tidak lagi sesuai dengan amanat konstitusi di mana di dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa negara dan pemerintah ditugasi untuk mensejahterakan rakyat.
Bahkan dalam Pasal 33 disebutkan negara dan pemerintah dituntut untuk bisa menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apakah itu sudah terjadi dan bisa mereka lakukan?
Jawabnya sudah. Tapi rakyat yang mereka sejahterakan dan makmurkan itu hanya segelintir rakyat saja, yaitu mereka-mereka yang ada di lapis atas atau para pemilik kapital sementara rakyat banyak hanya dapat serpihan-serpihannya saja.
Situasi dan keadaan seperti ini tentu tidak bisa kita pertahankan. Untuk itu kita harus bisa memutus mata rantai ketergantungan pimpinan parpol dan para politisi tersebut kepada para pemilik kapital.
Itu akan bisa kita lakukan dengan mengalokasikan dana dari APBN yang cukup memadai bagi terciptanya kehidupan politik dan demokrasi yang baik dan sehat di negeri ini.
Hal ini penting kita perhatikan karena sesuai dengan semangat dan nilai-nilai yang ada dalam demokrasi para politisi tersebut harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip luhur dan mulia dari demokrasi itu sendiri, yaitu dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
