Odizeus mengatakan, pihaknya mengecam keras langkah pemerintah yang melabeli KKB sebagai organisasi teroris. Menurut dia, hal itu membuat rakyat masyarakat Amungme serta rakyat Papua merasa kecewa dan sedih.
"Pemerintah seharusnya melihat dan menganalisa akar persoalan konflik di Papua dan memberikan solusi yang tepat guna memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi rakyat Papua," kata dia.
Menurut dia, pemerintah telah keliru dalam melakukan analisa dan melihat akar persoalan konflik di Papua. Pemerintah pusat dia sebut masih belum dapat memahami derita dan jeritan orang Papua, yakni merasa tidak diperlakukan adil dan setara di hadapan hukum.
"Selama ini orang Papua telah distigma sebagai separatis serta menjadi korban rasisme di Indonesia. Lalu sekarang mereka dilabeli teroris. Ini Ibarat pribahasa, 'suda jatuh ditimpa tangga'," kata dia.
Untuk itu, dia menyatakan, pemerintah seharusnya mendengar jeritan orang Papua, yakni dengan berdialog bersama gubernur Papua, MRP, DPRP, Pimpinan Gereja dan Pimpinan Adat di Papua. Selain itu, pemerintah semestinya membentuk peradilan HAM di Papua.
"Kami berpendapat bahwa labelisasi terhadap kelompok ormas di Papua, hanya akan menambah luka yang dalam bagi orang Papua dan berdampak pada rasa tidak percaya terhadap pemerintah," jelas Odizeus.
Atas dasar itu, Lemasa berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan serta mencabut politik labelisasi itu. Kemudian, Lemasa juga berharap agar dunia internasional dapat melihat dan memberikan solusi yg tepat kepada pemerintah akan etika bernegara yang baik.
"Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
