REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas menilai, peristiwa tertembaknya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen Gusti Putu Danny, perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi secara total penyelesaian konflik di Papua. Dia pun mengimbau, agar seluruh pasukan organik dan non organik yang ditugaskan di Papua khususnya dalam penanganan daerah rawan konflik juga menjadi bagian yang perlu dievaluasi.
"Saya lihat kan aksi balas dendam berjalan terus, sementara saya lagi coba untuk menginventarisir jumlah satgas kita yang saat ini bertugas di Papua," kata Yan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4).
"Kemudian, kita juga terus monitoring tingkat efektifitas mereka dalam penanganan kelompok KKB, kan kita kan menggunakan berbagai macam strategi dan pendekatan intelijen untuk bagaimana kita bisa mendeteksi keberadaan KKB, tapi sampai saat ini kan sampai sekarang belum berhasil dilakukan," kata lagi.
Politikus Partai Gerindra itu juga meminta, aparat TNI-Polri memperketat jalur darat, air dan udara untuk menjaga lalu lintas dalam rangka pencegahan jual beli senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Yan berharap, aparat melakukan evaluasi penggunaan amunisi oleh pasukan organik maupun anorganik agar amunisi tersebut tidak diperjuablikan kepada KKB.
"Saya pikir oknun-oknum aparat kita juga banyak yang nakal. Selama ini, sudah sekian tahun kejadian demi kejadian pelakunya sama oknum aparat juga, aparat TNI atau aparat polri, oknum- oknum ini yang menjual amunisi dan menjual senjata," ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga meminta agar aparat melakukan pengejaran dan menangkap para pelaku penembakan terhadap Kabinda Papua. Namun, dirinya mengingatkan, agar operasi pengejaran KKB tidak mengorbankan rakyat sipil.
"Kita minta kalau bisa daerah-operasi operasi yang dilakukan aparat TNI dan Polri di sana digeser dulu rakyat sipilnya keluar dari wilayah perkampungan kemudian silakan mereka masuk untuk melakukan operasi penangkapan terhadap kelompok-kelompok KKB," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika