Rabu 14 Apr 2021 14:28 WIB

Komisi IV DPRD Minta Irigasi Cimanuk-Cisanggarung Diperbaiki

Perbaikan dilakukan guna mengantisipasi pergerakan tanah yang mengganggu irigasi

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad

Foto: arhat Mumtaz/Humas DPRD Jabar.

Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung kondisi Irigasi di Wilayah UPTD Cimanuk - Cisanggarung, Selasa (13/04/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana menilai, Irigasi Wilayah UPTD Cimanuk – Cisanggarung yang dibangun pada tahun 1972, perlu ada perbaikan. Terutama, yang paling darurat untuk mengantisipasi terjadinya pergerakan tanah yang dapat menyebabkan terputusnya aliran irigasi ke 270 hektare di Kecamatan Cisarua. Sawah di Cisarua ini terancam tidak terairi karena irgasi yang tidak berfungsi.

“Harapan kami kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa mendorong perbaikan daerah irigasi ini, Karena setelah saya berkoordinasi dengan Kepala UPTD butuh dana untuk Sentig Kiri ini anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 13 miliiar. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi pada perencanaan tahun 2022," ujar Jajang seusai meninjau langsung Daerah Irigasi Sentig, di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Selasa (13/4).

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang meninjau Irigasi tersebut menyebut bahwa APBD Provinsi Jawa Barat itu sekitar Rp 40 triliun. Sehingga, pembangunan Infrastruktur Pertanian bisa teratasi.

“Pembangunan Infrasturktur Pertanian yang salah satunya itu adalah pembangunan Irigasi, maka kalau irigiasi ini terairi, insya allah petani itu bisa menanam hingga 3 kali dalam 1 tahun. Tetapi kenyataannya pada saat ini sawah – sawah mereka tidak ditanami karena tidak terairi," paparnya.

Saat ditanya tentang dorongan dan dukungan dari Komisi IV terhadap Pembangunan Irigasi ini, Jajang mendorong kepada TAPD agar alokasi anggaran diutamakan dulu untuk Pembangunan Infrastruktur Pertanian.

“Kami akan mendorong kepada TAPD dan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran khususnya dalam Pembangunan Infrastuktur Pertanian, karena ini sangat mendesak," katanya.

Mungkin, kata dia, ada ribuan masyarakat yang bergantung kepada irigasi ini. Padahal hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 13 miliar, tapi untuk wilayah Sentig Kanan ini lebih luas lagi bisa mengairi sekitar 800 hektare. Sehingga membutuhkan dana sebesar Rp 86 miliar. "Mudah – mudahan Pemerintah Pusat juga bisa menurunkan DAKnya ke Irigasi ini sehingga Irigasi ini bisa berfungsi Kembali," katanya.

Jajang berharap dengan adanya Pembangunan Irigasi ini, dapat menjadikan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan Ketahanan Pangan di Indonesia dapat terwujud. “Mudah-mudahan dengan adanyan Pembangunan Irigasi ini masyarakat bisa bercocok tanam kembali khusunya padi, sehingga menciptakan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan Ketahanan Pangan di Indonesia bisa terwujud,” tutur Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS tersebut.