Ia juga menegaskan -- di luar 140 sekolah yang telah ditetapkan untuk menggelar uji coba pembelajaran tatap muka-- sekolah lain yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti SMK Hidayah, setelah ditanya sudah mengantongi izin dari dinas terkait.

Namun ada beberapa hal yang harus dievaluasi dari sekolah tersebut, khususnya terkait dengan disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Evaluasi yang dimaksud  harus disampaikan gubernur agar semua guru peduli dan segera ada perbaikan dari pihak sekolah.

Disiplin protokol kesehatan dan SOP pencegahan harus dimulai dari guru dan bukan dari siswa. Siswa relatif lebih gampang diatur jika diperingatkan. “Lah, kalau gurunya yang memperingatkan siapa. Maka, tadi saya minta sekolah harus membuat tim Covid-19,” tukas gubernur.

Apa yang dilihat di SMK Hidayah tersebut, juga akan menjadi momentum untuk memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah agar mengecek berapa sekolah yang mendatangkan siswa di sekolah, apakah untuk pembelajaran tatap muka atau keperluan pelaksanaan UKK. “Karena pengawasan ini sulit, apalagi kalau ada yang tidak izin,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMK Hidayah, Fitri mengatakan pihaknya belum menggelar pembelajaran tatap muka. Siswa yang masuk hanya siswa yang melaksanakan UKK. “Kami sudah izin ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan jumlah kehadiran siswanya juga dibatasi per kelas hanya 11 siswa dan jaraknya 1,5 meter,” jelasnya.

Terkait dengan temuan guru yang masih belum mematuhi protocol kesehatan sekolah juga akan segera mengevaluasi. “Termasuk perintah pak gubernr untuk membentuk tim Covid-19 di sekolah, juga akan kami laksanakan,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika