Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, mengatakan pihaknya tak mempersoalkan ditolaknya hasil KLB Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM. Langkah selanjutnya, pihaknya akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Pastinya kami akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN. Olehnya, keputusan Kementerian Hukum dan HAM hanyalah babak awal dari perjuangan demokrasi Partai Demokrat yang berada di bawah pimpinan Pak Dr Moeldoko," ujar Saiful lewat keterangan resminya, Rabu (31/3).
Kemenkumham bukanlah pengadilan yang dapat memutuskan menang atau kalahnya Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Lewat PTUN, masih terbuka lebar bagi Demokrat Moeldoko untuk melayangkan gugatan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
"Sebelum ada keputusan dari PTUN, tidaklah elok bagi kubu yang telah menerima pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM bertepuk dada. Apalagi, fakta telah menunjukkan berbagai kenyataan bahwa terdapat banyak pelanggaran," ujar Saiful.
Meski begitu, Partai Demokrat versi KLB tetap berterima kasih kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Namun, ia memastikan, perjuangan pihaknya belum selesai di sini.
"Bahwa medan pertarungan hukum terakhir dan paling menentukan itu ada di PTUN," ujar Saiful.
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang Max Sopacua mengatakan, keputusan Kemenkumham membuktikan pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan Demokrat.
Max menghargai dan menghormati keputusan Kemenkumham yang menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan yang diajukan pihaknya.
Keputusan tersebut juga menegaskan pemerintah tidak pernah ikut campur terkait persoalan internal Partai Demokrat. Menurut Max, selama ini pemerintah selalu diseret-seret dalam persoalan Demokrat hanya karena Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Moeldoko juga menjabat kepala Kantor Staf Kepresidenan.
"Karena itu prediksi kalau pemerintah ikut campur, karena Moeldoko merupakan Kepala KSP, itu salah besar dan tidak terbukti," Max menegaskan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyoni (AHY) menyindir langkah Moeldoko dengan mendirikan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang. Langkah yang diambil KSP Moeldoko ini adalah jalan pintas dalam membuat partai yang tidak patut ditiru.
"Peristiwa KLB ini telah menjadi ancaman serius bagi perkembangan demokrasi dan agenda regenerasi kepemimpinan di partai-partai politik di Indonesia," kata AHY.
AHY mengatakan, jalan untuk memperjuangkan demokrasi memang tidak mudah. Begitu pula dalam membangun partai juga tidak mudah, membutuhkan kerja keras, keringat dan air mata, kegigihan, serta kesabaran untuk membesarkannya.
Namun, AHY menambahkan, ada saja orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas. "Tidak sedikit orang-orang yang berusaha mencari short-cut, jalan pintas, menjalankan segala cara, menghalalkan segala cara, termasuk melakukan perampokan partai politik, dengan cara-cara tidak etis, ilegal dan inkonstitusional," kata AHY.
Pada saat bersamaan, fenomena dan ancaman post-truth politics juga terus membayangi demokrasi dewasa ini. Di mana kebohongan yang diulang-ulang bisa dipercaya oleh sebagian masyarakat menjadi kebenaran yang baru.
Misalnya, ada upaya-upaya untuk merekayasa opini publik terkait legalitas partai dan juga upaya memanipulasi sejarah pendirian Partai Demokrat.
"Akhir minggu ini, insya Allah saya akan kembali melanjutkan perjalanan saya keliling nusantara untuk memperkuat soliditas dan persatuan segenap kader di seluruh Tanah Air. Mari rapatkan barisan. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
