Kamis 01 Apr 2021 00:03 WIB

Akhir Petualangan Moeldoko Cs di Partai Demokrat?

AHY menyindir Moeldoko yang mengambil jalan pintas untuk kuasai Partai Demokrat

Rep: Naw/ Red: Elba Damhuri

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY didampingi para kader menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait ditolaknya hasil KLB Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3). Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Ia juga menegaskan tidak ada dualisme di internal Partai Demokrat.Prayogi/Republika

Foto:

Pengamat komunikasi politik Universitas Andalas Najmuddin Rasul menilai penolakan pengesahan legalitas Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang atau kubu Moeldoko memberi kesan pemerintah tidak terlibat dalam kisruh partai tersebut.

Presiden Joko Widodo, menurut Najmuddin, ingin mempertegas bahwa ia tidak merestui manuver politik Moeldoko walau kini mantan panglima TNI tersebut adalah bawahannya.

"Pemerintah berusaha untuk memperlihatkan Presiden Jokowi tidak terlibat dengan manuver politik Moeldoko," kata Najmuddin, Rabu (31/3).

Penolakan pengesahan Partai Demokrat versi KLB ini akan memanaskan kontestasi politik nasional menjelang Pilpres 2024. Hal ini menambah suntikan moral bagi Partai Demokrat dan ketua umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono.

Momentum ini, Najmuddin menambahkan, dapat dimanfaatkan kelompok AHY untuk menarik simpati masyarakat. "Momen ini menguntungkan AHY dan kubunya. Karena, sebelum ada kepastian dari Kemenkumham, kubu AHY mendapat dukungan publik, termasuk dari parpol lain.

Najmuddin menyarankan supaya kubu AHY menjalin komunikasi politik dengan tokoh-tokoh KLB, seperti dengan Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, dan Darmizal.

Bila berhasil merangkul tokoh-tokoh KLB tersebut, Najmuddin meyakini dapat memperkuat ketokohan AHY sebagai pemimpin.

Langkah pemerintah menolak hasil kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang dinilai tepat dan profesional. Pemerintah sudah melakukan penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya yakin bukti-bukti yang ada dari kedua kubu telah diuji dan menghasilkan keputusan ini,” kata Sekjen Galang Kemajuan (GK) Center, Diddy Budiono, di Jakarta, Rabu (31/3).

Keputusan tersebut juga mengonfirmasi bahwa pihak Istana sama sekali tidak terlibat dalam masalah internal Partai Demokrat, seperti yang dituduhkan Partai Demokrat selama ini.

Presiden, kata Diddy, tidak akan pernah ikut campur dalam urusan internal parpol mana pun. Jiwa kenegarawanan Presiden Jokowi akan selalu menghasilkan sikap seperti itu.

Presiden Jokowi, Diddy menjelaskan, hanya mencampuri urusan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Apakah ini akhir dari kudeta Partai Demokrat AHY oleh Moeldoko....?