REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan pemerintah harus mengatur strategi pencegahan semaksimal dan sepraktis mungkin tentunya berbasis sains untuk membuat kebijakan sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Sehingga siswa, guru dan staf di sekolah tidak tertular Covid-19.
"Riset menemukan adanya hubungan antara insiden Covid-19, penularan di lingkungan sekolah dan tingkat penularan komunitas. Sehingga menggarisbawahi pentingnya pengendalian Covid-19 di masyarakat untuk melindungi guru, staf dan siswa di sekolah serta keluarganya. Maka dari itu, pemerintah harus punya starategi pencegahan penyebaran virus tersebut dan memiliki rencana lain jika banyak yang tertular dari sekolah," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (30/3).
Kemudian, ia melanjutkan beberapa kluster sekolah telah terjadi yang menyebabkan penutupan. Penularan sekunder yang signifikan dari infeksi Covid-19 dapat dan memang terjadi di lingkungan sekolah ketika strategi pencegahan tidak diterapkan atau tidak diikuti. Ketika wabah terjadi di lingkungan sekolah, maka cenderung terjadi peningkatan penularan di antara guru dan staf sekolah dibanding di antara siswa.
Temuan penting kluster sekolah terjadi akibat strategi pencegahan tidak ditaati termasuk tidak dikenakannya masker dengan baik dan benar serta ruang kelas yang padat.
Dalam hal ini harus ada peraturan di lingkungan sekolah. Ia mencontohkan misalnya dibuat peraturan jarak antar siswa itu dua meter, ventilasi yang baik merupakan komponen penting yang harus dijaga, penggunaan masker yang benar, program testing untuk mengidentifikasi individu dengan infeksi Covid-19 untuk guru dan staf memberikan lapisan tambahan perlindungan Covid-19 di sekolah.
"Lalu, etiket mencuci tangan, batuk dan bersin, membersihkan dan memelihara fasilitas sekolah secara rutin, tersedianya sistem pelacakan kontak dalam kombinasi dengan isolasi dan karantina serta monitoring dan evaluasi berkala dua minggu sekali," kata dia.
Ia menambahkan hentikan belajar tatap muka di sekolah jika ditemukan dua atau lebih kasus yang secara epidemiologis terkait dengan kasus indeks yang kemungkinan tertular infeksi Covid-19 di sekolah. Untuk mencegah potensi menyebar dengan cepat dan tidak terkendali. Masa penutupan minimal 14 hari.
Dalam komunitas yang mengalami peningkatan insiden Covid-19 yang cepat atau beban kapasitas perawatan kesehatan yang parah, sekolah dapat memutuskan untuk sementara waktu menutup sekolah untuk pengajaran langsung sampai tingkat penularan komunitas stabil.
"Situasi dapat berubah sangat cepat. Maka dari itu, pemerintah harus punya perencanaan untuk peraturan di sekolah jika mau diadakan secara tatap muka. Jangan sampai pendekatan dan peraturan tidak berdasarkan sains. Apalagi menjadi lengah seperti sekolah menjadi kluster," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Jubir Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya menyarankan agar pembelajaran tatap muka sekolah bisa dilakukan sesuai simulasi. Namun menurut dia, jika ada sesuatu yang terjadi ke depannya, posko dan satgas-satgas di daerah harus langsung bersiap menanganinya.
"Kita buka (sekolah) dan lakukan tatap muka sesuai simulasi. Kedaruratan di Indonesia harus ditanggapi bijaksana dan hati-hati, tapi harus didorong dengan kegiatan produktif,’’ ujar dia di Jakarta, Selasa (30/3).
Dia menambahkan, berbagai kegiatan tatap muka, termasuk pembelajaran harus dipastikan tetap menerapkan protokol 3M dan 3T. Termasuk vaksinasi pada tenaga pendidik dan peserta didik.
Lanjut Wiku, dalam pembukaan sektor tatap muka terbatas sekolah, semua pihak harus bisa melihat beberapa langkah yang diperlukan. Mulai dari pemantauan pra kondisi, timing, prioritas, koordinasi Pemerintah Pusat- Daerah dan monitoring serta evaluasi. "Harus dipastikan siap semuanya,’’ kata Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika