REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan peruntukkan lahan untuk Taman Pemakaman Umum (TPU) Rorotan telah diperhitungkan secara bertahap. Perhitungan agar TPU Rorotan tidak akan mengganggu persawahan di kawasan tersebut.

Luas areal lahan sebesar 8.000 meter persegi di Rorotan telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk menampung kurang lebih 1.500 petak makam jenazah pasien Covid-19. "Ya memang ada lokasi milik Pemprov yang digunakan untuk pemakaman bagi (pasien) Covid-19, termasuk yang di Rorotan ada 8.000 meter kurang lebih yang kami persiapkan secara bertahap. Insya Allah tidak mengganggu peruntukannya yang lain, termasuk untuk lahan pertanian, perkebunan dan sebagainya," kata Riza saat ditemui di Kawasan Agro Eduwisata Kamal Muara, Jakarta Utara, Ahad (28/3).

Pengaturan yang dilakukan, kata Wagub DKI, yaitu dari seluruh lahan dimiliki Pemprov DKI kemudian dipilih mana yang digunakan untuk kepentingan pengendalian banjir, untuk taman, untuk hutan kota, untuk pertanian, dan termasuk untuk pemakaman. Luas lahan pertanian di Rorotan, Cilincing, Jakarta saat ini tersisa seluas kurang lebih 319 hektare yang memiliki varietas padi unggulan antara lain Ciherang, Impari 30, dan Situ Bagendit.

Produktivitas lahan tersebut sangat bergantung pada debit air dan kontur tanah karena sistem yang digunakan oleh para petani binaan Pemerintah Kota Jakarta Utara masih bergantung pada sistem tani tadah hujan. Kendati demikian, menurut Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rorotan Sirojudin Abas, dari satu hektare lahan bisa menghasilkan kurang lebih 6,5 ton gabah siap giling. 

Senada dengan itu, Riza mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang memiliki sejumlah lahan produktif untuk pertanian dan perkebunan, yang tentu diharapkan bisa membantu program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. "Sekalipun di Jakarta ada banyak gedung pencakar tanah, tapi kami tetap memperhatikan, peduli pertanian, kebun, buah-buahan," kata Riza pula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika