Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa naiknya Muhammad bin Salman yang tak terhentikan akan meminggirkan kekuatan pusat yang relatif independen (seperti keluarga kerajaan, Ulama, suku yang kuat dan komunitas bisnis) dari kehidupan politik negara.
Kami dapat mengatakan bahwa pengecualian ini menyebabkan "ketidakcocokan di antara para elite" di negara tersebut.
Dengan tak terbendungnya kekuasaan Mohammed bin Salman menyebabkan distribusi kekuasaan yang secara tradisional seimbang di dalam House of Saud kini terganggu.
Selama proses ini, putra pendiri Kerajaan Saudi Raja Abdulaziz -Muqrin dan Ahmed- serta pangeran penting seperti Mohammed bin Nayef, Al Waleed bin Talal, dan Mutaib bin Abdullah diberhentikan dari jabatan mereka, ditangkap, dan aset mereka disita.
Tradisi menempatkan sektor keamanan di bawah pengawasan pangeran yang bersaing daripada pangeran tunggal adalah formula paling efektif yang digunakan untuk menyeimbangkan distribusi kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan.
Karena alasan ini, sektor keamanan Saudi telah dibagi menjadi tiga departemen selama lebih dari setengah abad; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pengawal Nasional, dan Kementerian Pertahanan. Badan-badan ini ditempatkan di bawah pengawasan keluarga yang bersaing; Nayef, Abdullah, dan Sultan.
Secara tradisi, seorang anggota keluarga kerajaan senior diangkat sebagai kepala Direktorat Intelijen Umum, di samping badan-badan ini. Kronologinya, Turki bin Faisal, Nawwaf bin Abdulaziz dan Muqrin bin Abdulaziz ditunjuk pimpin direktorat ini sejak tahun 1970-an. Anggota keluarga kerajaan tingkat tinggi telah dikeluarkan dari lembaga-lembaga ini pada akhir 2017, dan semua lembaga dikendalikan oleh tokoh-tokoh yang dekat dengan Mohammed bin Salman, beberapa di antaranya bahkan bukan anggota keluarga kerajaan. Tokoh serupa ditunjuk untuk instansi seperti Kementerian Energi, Kementerian Luar Negeri dan Aramco.
Kebijakan sentralisasi Mohammed bin Salman tidak terbatas pada memaksa keluarga kerajaan keluar dari sistem. Dalam proses ini, pengucilan mitra terbesar rezim Saudi, Ulama, juga dimulai dengan kebijakan seperti "Islam Moderat" dan "reformasi hukum"; karena tidak ada tempat bagi Ulama, benteng penafsiran Islam puritan, dalam visi Muhammad bin Salman untuk masa depan negaranya.
Putra Mahkota membangun hubungan antara prevalensi penafsiran Islam puritan di negara itu dan penyitaan Masjidil Haram yang dipimpin oleh Juhayman al-Otaybi pada 1979. Secara terbuka menyatakan bahwa MBS ingin mengembalikan negara itu ke "pengaturan modernisasi" dengan mengecualikan Ulama dari sistem dan beralih ke "Islam Moderat."
Untuk keberhasilan kebijakan ini, reformasi diperkenalkan di bidang-bidang yang secara tradisional dianggap sebagai wilayah ulama, seperti hiburan, media, pendidikan, dan hukum.
Target Putra Mahkota berikutnya adalah menjadikan para pengusaha Saudi sebagai pusat kekuasaan independen dengan menghasilkan uang dari investasi besar-besaran di infrastruktur, juga dari pendapatan minyak, yang terus melonjak selama bertahun-tahun.
Sebagai bagian dari "perang melawan korupsi", lebih dari 300 pengusaha paling berpengaruh di negara itu dipenjarakan selama berbulan-bulan di hotel Ritz-Carlton, diinterogasi, dan aset mereka disita sampai batas tertentu. Dengan demikian, komunitas bisnis Saudi juga diredam dan pengaruhnya terhadap komando Kerajaan berkurang.
Saat ini, keluarga kerajaan, Ulama, pengusaha, dan suku-suku berkuasa yang mewakili basis kekuatan tradisional rezim Saudi di Riyadh telah dipaksa keluar dari sistem karena agenda reformasi politik Mohammed bin Salman. Mereka jelas sangat tidak puas dengan situasi ini.
Akibatnya, Mohammed bin Salman tampaknya tidak memiliki pendukung yang banyak di Riyadh selain ayah dan beberapa saudara kandungnya, kecuali pemuda Saudi yang merupakan dua pertiga dari populasi negara itu. Ini membuat Putra Mahkota muda, yang memiliki visi untuk negaranya dan bercita-cita menjadi Raja Arab Saudi, semakin bergantung pada dukungan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
