REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar

Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, hari ini menggelar konferensi pers di Sport Center Wisma Atlet Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi di Hambalang karena dianggap bersejarah untuk Demokrat.

Salah satu penggagas Demokrat versi KLB, Muhammad Darmizal mengatakan, isi konferensi pers menyoal perkembangan Partai Demokrat. Ia pun menyikapi isu terkini setelah KLB.

"Kita konpers di tempat yang paling bersejarah dan penuh paradoks, satu sisi 'katakan tidak tapi sisi lain lakukan korupsi secara berjamaah' termasuk proyek Hambalang," kata Damrizal dalam keterangan pers pada wartawan, Kamis (25/3).

Darmizal menyampaikan pemilihan Wisma Atlet Hambalang sebagai tempat konferensi pers guna menyegarkan memori masyarakat mengenai sejarah pembangunan proyek yang penuh korupsi itu.

"Semoga Hambalang jadi halaman berikutnya dalam penuntasan bongkar kisah sedih masa lalu tersebut," ujar mantan pendiri Partai Demokrat tersebut.

Darmizal juga menyindir Demokrat kubu Cikeas. Ia menganggap Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kian bertambah takut terhadap kubunya.

Darmizal menegaskan, KLB diadakan demi menyelamatkan Demokrat. Ia mengklaim selama ini dirinya takut Demokrat hanya akan tinggal menjadi sejarah karena turunnya elektabilitas sejak berakhirnya masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Itu kami takutkan sehingga kami yang berjuang dari awal laksanakan KLB sebagaimana amanat Undang-Undang. Hak tertinggi anggota adalah dapat salurkan aspirasinya lewat sidang tertinggi (KLB)," kata Darmizal.

Darmizal menyatakan penyelenggaraan KLB bukan untuk menjatuhkan Demokrat. Kesuksesan KLB membuatnya optimis dapat meraih legalitas Demokrat. Ia menuding justru kubu Cikeas yang kian takut kehilangan legalitas atas Demokrat.

"Ketakutan kami alhamdulilah setelah KLB terobati. Ada yang lebih takut ketika rasa takut kami berubah jadi optimis. Ada kelompok yang takut kehilangan kemewahannya," ujar Damrizal.

Damrizal juga menyinggung kepemimpinan Demokrat yang diperoleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menganggap AHY mendapat kursi kekuasaan di Demokrat tanpa kerja keras.

"Ada yang sudah dipuncak tapi tidak pernah mendaki jadi enggak tahu jalan turun. Terpaksa pepo (SBY) yang bantu turun. Karena hanya pepo yang tahu jalan turun," ucap Damrizal.

In Picture: Ikrar Kesetiaan Fraksi Partai Demokrat

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono memimpin pembacaan ikrar kesetiaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3). Pembacaan ikrar kesetiaan yang diikuti oleh para anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut menyatakan kesetiaan terhadap konstitusi Partai Demokrat yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020.Prayogi/Republika - (Prayogi/Republika.)

Jubir Partai Demokrat versi KLB, M Rakhmat mengungkapkan belasan pasal bermasalah dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat hasil Kongres 2020. Ia pun optimistis kesalahan ini akan menjegal kepengurusan Demokrat versi Cikeas.

"Kami menemukan setidaknya ada 14 pasal di dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang melanggar ketentuan Undang-Undang Partai Politik," kata Rakhmat dalam konferensi pers di kawasan Hambalang, Bogor pada Kamis (25/3).

Di antara pasal bermasalah itu ialah kekuasaan tertinggi berada di tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Majelis Tinggi Partai (MTP), AD/ART dalam KLB atau kongres yang dirancang oleh MTP, Calon Ketum harus persetujuan MTP. Rakhmat menilai, ketentuan dalam AD/ART tahun 2020 telah mengamputasi kewenangan anggota partai dan Mahkamah Partai. Ia menilai Demokrat dalam menuntaskan perselisihan internal tak laksanakan UU Parpol tahun 2011.

"Pelanggaran dalam AD/ART Demokrat 2020 sangat fatal karena menyangkut kedaulatan anggota partai dan Mahkamah Partai. Makanya AD/ART ini tidak objektif dan batal demi hukum," ucap Rakhmat.

Rakhmat mengingatkan AD/ART partai adalah peraturan dasar yang perubahan dan pembahasannya disepakati dalam kongres atau KLB. Hanya saja, ia mendapati AD/ART Demokrat tahun 2020 justru dibuat dan disahkan di luar kongres.

"Setelah melihat isi AD/ART Demokrat tahun 2020, kedaulatan partai berada di tangan penguasa tunggal, yakni SBY (MTP), parahnya lagi berarti AD/ART Demokrat tahun 2020 itu cacat formal," tegas Rakhmat.

Rakhmat juga menuding Demokrat kubu Cikeas melontarkan isu-isu tidak benar. Ia mengklaim, kubu Cikeas terus berusaha menyesatkan masyarakat agar meraih simpati.

Rakhmat membantah semua isu negatif yang ditujukan pada Demokrat KLB. Di antaranya soal keterlibatan Istana dan Presiden Jokowi, Moeldoko membeli Demokrat, dan tuduhan kudeta dilakukan orang luar.

"SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) melalui juru bicaranya membangun narasi yang menyesatkan," kata Rakhmat.

Rakhmat juga menuduh kubu Cikeas melakukan siasat yang sering dilakukan SBY. Ia meyakini Demokrat kubu KLB hendak menyelamatkan Demokrasi bukan merusaknya.

"SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan akan menjadi pihak yang terzolimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," ujar Rakhmat.

Merespons konferensi pers Demokrat versi KLB di Wisma Atlet Hambalang, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat, Andi Arief menyatakan, sebanyak apa pun pernyataan yang disampaikan tak dapat mengesahkan hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Pak Marzuki Alie dan Pak Moeldoko berharap hari ini konferensi pers di Hambalang bisa menolong pengesahan KLB abal-abal," cicit Andi lewat akun Twitter yang sudah dikonfirmasi, Kamis (25/3).

Menurutnya, segala perbuatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat versi KLB hanya akan semakin menunjukkan kesalahan mereka. Ia pun berpesan jika ingin mendapatkan kemenangan, gunakanlah cara-cara yang benar.

"Seribu konferensi pers semacam ini hanya mempertinggi tempat jatuh. Kalau mau menang kuncinya ya galang kekuatan dan ikuti aturan, bukan mencuri di tengah jalan," ujar Andi.

Diketahui, proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang menyisakan masalah karena pembangunannya penuh dengan kasus korupsi yang pernah diproses oleh KPK. Sejumlah kader Partai Demokrat berakhir di penjara karena kasus proyek Hambalang, salah satunya mantan Bendahara Umum M Nazaruddin yang kini berpihak ke Demokrat KLB pascabebas dari penjara.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly berjanji akan bekerja sesuai hukum dalam memverifikasi keabsahan KLB Demokrat. Yasonna mengatakan, Kemenkumham sudah menerima dokumen hasil KLB Deli Serdang, Sumatra Utara.

"Kalau itu betul-betul tidak sesuai hukum, tidak sesuai AD/ART, kita mengambil keputusan itu. Tapi, kalau sesuai pula, bagaimanalah aku mengambil keputusannya lagi," ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (17/3)

Saat ini, Kemenkumham masih melakukan pendalaman atas hasil KLB Partai Demokrat. Menurut Yasonna, setiap dokumen akan diperiksa secara mendetail oleh pihaknya.

"Ini kami baru satu hari sudah di tim kita, dokumennya cukup kita harus cek satu per satu. Misal pengurus, benar enggak ini pengurusnya. Karena, kita diberikan surat juga oleh pihak AHY, nanti kita crosscheck saja dari SK-SK yang ada," ujar Yasonna.

Kisruh Partai Demokrat. - (Republika)

Ikuti Whatsapp Channel Republika