REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga saat ini sebanyak 588 instansi telah mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Dari situ, total kebutuhan ASN untuk 2021 terhitung sebanyak 1.275.387 orang.

"Tetapi ada 32 instansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN, ini yang menjadi pertimbangan kami. Jadi total kebutuhan ASN tahun 2021 dengan anggaran yang memang terbatas," ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (24/3).

Dari total 1.275.387 orang, untuk instansi di pemerintah pusat itu sebanyak 83.669 orang, instansi di pemerintah daerah sebanyak 1.191.718 orang. Kemudian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 1.002.616 orang.

"PPPK non guru sebanyak 70.008, dan cpns-nya sebanyak 119.094," ujar Tjahjo.

Untuk jumlah rencana penetapan, pemerintah pusat mengusulkan sebanyak 69.684 orang. Dengan rincian 61.129 untuk kementerian/lembaga dan 8.555 untuk delapan sekolah kedinasan.

"Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867, dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru sebanyak 21.571, dan CPNS sebanyak 84,663," ujar Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, Kementerian Pan-RB sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kebutuhan ASN ini. Salah satunya perihal formasi guru agama di sekolah negeri.

"Secara prinsip kami memang mengakomodasikan formasi guru agama di sekolah negeri yang telah diusulkan ke Kementerian Pan-RB. Di samping itu kami juga terus menjaring dari sekolah-sekolah agama itu cukup besar sekali," ujar Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika