REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR RI mengungkapkan beberapa catatan saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Tenaga Kerja, Kepala BPOM, BNPB dan BioFarma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/3). Catatan pertama terkait lamanya hasil PCR yang diterima oleh pasien.
"Kecepatan informasi hasil PCR sangat menentukan keberhasilan 3T di Indonesia," kata Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati dalam keterangan, Senin (15/3).
Dia mengatakan, data yang didapatkan saat reses, hasil PCR pasien di RS antara 3 sampai 5 hari. Dia melanjutkan, bahkan tak jarang sampai pasien meninggal hasil PCR belum keluar.
"Ini tentu saja terlalu lama untuk keputusan treatment pasien, karena treatment bisa dilakukan dengan tepat sesuai hasil PCR," kata dia.
Dia meminta setahun Pandemi Covid-19, hasil tes PCR seharusnya bisa dipercepat hanya sehari setelah tes. Menurutnya, semakin cepat hasil tes diperoleh maka pasien bisa segera diterapi sesuai dengan tingkat kegawatannya.
Catatan lain yang sering menjadi temuan saat ini adalah sejumlah laporan adanya pasien yang usai divaksin kemudian muncul gejala Covid-19. Dia mengatakan, bahkan ada yang kemudian meninggal pascavaksin.
Dia mengatakan, situasi ini semakin menguatkan stigma negatif tentang vaksin karenanya harus segera dilakukan antisipasi. Mufida mengusulkan untuk yang kesekian kalinya perlunya screening virus dengan alat tes yang akurat bagi masyarakat sebelum divaksin.
Dia juga meminta data jumlah orang yang sudah melakukan vaksinasi kemudian terpapar positif Covid-19. Sebab fakta ini justru akan memberikan sentimen negatif dalam proses vaksinasi yang tengah berjalan.
"Kami mohon data berapa yang sudah divaksinasi kemudian terpapar positif. Ini nanti untuk membandingkan tingkat efikasi Sinovac di angka 65,3 persen riil tidak. Sebab kami di lapangan terus mendukung sosialisasi vaksin, kalau sentimen ini tidak diperhatikan bisa semakin berat," katanya.
Terakhir, Mufida mengingatkan evaluasi satu tahun Pandemi perhatian terhadap tenaga kesehatan tidak dikurangi. Saat tengah berjuang, ada beberapa kebijakan yang justru memberatkan tenaga kesehatan salah satunya rencana pemotongan insentif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
