REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman mengajak masyarakat Indonesia untuk memantau kasus dualisme kepengurusan partai. Benny menyinggung adanya upaya intimidasi pada kader di daerah untuk mengakui kepengurusan Demokrat versi Moeldoko.

Benny merasa prihatin atas upaya tersebut karena merusak jalannya demokrasi di Tanah Air. Ia menyayangkan keterlibatan oknum kepolisian dalam kisruh partai Demokrat.

"Pasti, kami mengajak rakyat untuk bersama memantau ini (intimidasi pada kader Demokrat)," kata Benny pada Republika.co.id, Rabu (10/3).

Benny mengaku  memiliki bukti untuk mendukung pernyataannya soal intimidasi oknum kepolisian. Hanya saja, ia memilih tak melaporkan upaya intimidasi dari oknum kepolisian itu ke Kapolri."Kami laporkan ke rakyat saja. Tapi kami ada kok buktinya," ujar anggota komisi III itu.

Selain itu, Benny menolak menyebutkan pengurus Demokrat di daerah mana saja yang mengalami intimidasi oleh oknum kepolisian. Ia menegaskan informasi itu belum sepatutnya menjadi konsumsi publik."Informasi itu bukan untuk diberitakan," sebut pria asal Nusa Tenggara Timur tersebut.

Sebelumnya, Benny mengungkap aksi intimidasi justru dilakukan oleh pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian, lanjut Benny mempertanyakan siapa saja pengurus Demokrat di tiap wilayah.

Baca juga : Kubu AHY Optimis Pemerintah Objektif

"Para pengurus Demokrat tingkat Kabupaten dan Kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," kata Benny di laman Twitter resminya @BennyHarmanID.

Benny membeberkan aksi kepolisian di daerah bukan dilakukan serampangan tanpa adanya perintah dari atas. Para pengurus Demokrat di daerah juga dirayu agar mendukung kubu Moeldoko."Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman," ujar Benny. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika