Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga pihak Istana terlibat dalam upaya Moeldoko merebut kursi ketua umum (ketum) partai Demokrat. Apalagi Moeldoko hingga saat ini masih berstatus sebagai kepala KSP.
Pangi amat meragukan jika manuver Moeldoko yang merupakan bagian lingkaran dalam kekuasaan tidak diketahui oleh pihak Istana. Terlebih, Demokrat sudah jauh hari memberi sinyal akan keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan paksa hingga benar-benar menjadi kenyataan.
"Dengan membiarkan Moeldoko bikin ribut di partai Demorat menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan Istana dalam persoalan ini," kata Pangi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Senin (8/3).
Pangi menilai pihak Istana mestinya memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP lantaran mencoreng wajah Presiden Joko Widodo sekaligus membebani Istana. Namun ia menyayangkan pasifnya Istana dalam masalah ini seakan mensinyalkan restu pada Moeldoko.
"Istana diam dan tidak ada kata-kata, pikiran, empati dari presiden, presiden paket hemat, enggak bunyi membiarkan orang dalam istana bikin keributan di rumah tangga orang lain," ujar Pangi.
Jhoni Allen Marbun, sebagai salah satu penggagas KLB Deli Serdang membantah tudingan yang menyebut Kepala KSP Moeldoko yang terpilih sebagai ketum Partai Demokrat versi KLB mewakili Istana. Menurut Jhoni, menjadi ketum Demokrat adalah keinginan pribadi Moeldoko yang menjanjikan harapan bagi perbaikan dan kejayaan bagi partai berlambang bintang mercy itu.
"Lebih karena kepribadiannya yang sangat simpatik menghargai orang dan menghargai bawahannya. Itu yang membuat kami (kader) mau dirinya jadi ketua umum," ujar Jhoni lewat keterangan videonya, Senin (8/3).
Ia menjelaskan, inisiatif awal pendekatan Moeldoko datang dari kader-kader di internal partai. Jhoni menyebut, banyak kader yang tertarik dengan figur dan sosok seorang Kepala KSP itu.
"Kamilah yang datang meminang. Kami melihat Jenderal yang sangat potensial dan tidak memiliki kecacatan," ujar Jhoni.
Ia berharap tak ada lagi pihak yang mengkait-kaitkan keterpilihan Moeldoko dengan pihak Istana. Sebab menurutnya, tak ada alasan yang kuat untuk menyeret keterkaitannya dengan keterpilihan mantan Panglima TNI itu.
"Tidak ada kaitannya terhadap jabatan Moeldoko," ujar Jhoni.
Adapun, KSP menepis tudingan adanya keterlibatan Presiden Jokowi dalam manuver politik Kepala KSP Moeldoko. KSP menegaskan, bahwa sikap Moeldoko merupakan keputusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan presiden.
Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, pihak istana kepresidenan atau Presiden Jokowi sekalipun tidak ada tendensi dan intervensi ke partai politik. Menurutnya, langkah politik Moeldoko adalah keputusan pribadi yang dijamin undang-undang (UU).
"Sikap, pikiran, dan pandangan beliau untuk aktif di Partai Demokrat adalah sikap pribadi. Itu sebabnya, kenapa saya menolak orang-orang yang mengaitkan sikap pribadi ini dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo," ujar Ngabalin, Senin (8/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
