Selasa 09 Mar 2021 06:46 WIB

AHY ke Kader: Jangan Miskin Harga Diri

AHY berpesan agar kader hidup dengan landasan ilmu dan nilai etika serta moralitas.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Foto: Prayogi/Republika.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pesannya kepada seluruh kader di tengah permasalahan yang melibatkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dalam pesannya, ia menekankan agar para kader tak miskin harga diri. 

"Saya berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat di mana pun saudara berada, meski kita miskin harta, jangan miskin harga diri. Hiduplah dengan landasan ilmu dan nilai-nilai etika serta moralitas," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/3).

Baca Juga

Kepada Moeldoko, AHY mengaku akan memaafkannya jika ia menyadari perbuatannya. Sebab, sebagai manusia, menurut AHY, semua orang tidak sempurna dan tak luput dari kesalahan. 

Sebagai orang yang juga pernah berkutat di dunia kemiliteran, AHY menghormati Moeldoko sebagai seniornya. Apalagi, Kepala KSP itu adalah panglima TNI pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Beliau mantan panglima, saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer, once a soldier, always a soldier," ujar AHY. 

Baca juga : Marzuki Alie: Masih Mending Dikasih Rp 5 Juta

Sebelumnya, Jhoni Allen Marbun mengatakan, kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, adalah forum yang sah. Karena itu, ia menilai penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum juga sah.

"KLB yang konstitusional memilih Pak Moeldoko jadi ketum adalah sah karena dilalui oleh proses mekanisme aturan sebagaimana mestinya, yaitu proses pencalonan," ujar Jhoni lewat keterangan videonya, Senin (8/3).

Jhoni mengatakan, KLB yang digelar oleh pihaknya juga dipastikannya sah secara konstitusi. Bahkan, forum tersebut dinilai sangat demokratis karena tidak memerlukan persetujuan dari majelis tinggi partai.

"Kami melakukan KLB secara konstitusional melalui tahapan-tahapan acara kongres luar biasa sekaligus membatalkan majelis tinggi yang mengamputasi demokrasi-demokrasi di Demokrat harus persetujuan majelis tinggi," ujar Jhoni. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement