REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun kampung-kampung tematik perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut. Kampung-kampung tematik ini berbasis kearifan lokal untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
"Ini skalanya bukan untuk ekspor tetapi untuk memenuhi kebutuhan lokal sehingga warga desa bisa mandiri, syukur kalau mereka bisa membuat produk dari turunan ikan," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja dalam paparan ilmiah Rakernas Hipmi di Jakarta, Sabtu (6/3).
Kehadiran kampung tematik ini membantu pemenuhan kebutuhan gizi, mengurangi angka stunting, dan memenuhi konsumsi protein masyarakat setiap hari. Budidaya ikan dilakukan dengan sistem bioflok yang memanfaatkan nitrogen anorganik dan nitrogen organik untuk menjadi pakan ikan sehingga lebih hemat biaya. "Contoh kampung budidaya bioflok di Parabumulih Barat. Awalnya di sana tanah kosong, lalu warga olah menjadi sentra budidaya lele," jelas Sjarief.
Kampung-kampung tematik perikanan budidaya kini tersebar di seluruh Indonesia, seperti kampung patin di Belitang, kampung budidaya rumput laut di Sumbar Timur, kampung kakap putih di Tebing Tinggi Barat, kampung ikan hias di Ciseeng, hingga kampung nila di Magelang yang telah mendistribusikan produknya untuk pasar regional dan lintas provinsi hingga ke Yogyakarta.
Kegiatan pengembangan kampung perikanan budidaya merupakan satu dari tiga program prioritas Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada 2021-2024. Pengembangan perikanan budidaya ini didasari atas upaya untuk menjaga ekosistem laut dan darat karena proses pengembangan perikanan budidaya menerapkan inovasi teknologi dan penelitian ilmiah.
Indonesia memiliki potensi lahan perikanan budidaya yang cukup luas mencapai dua juta hektare di daratan dan 2,6 juta hektare di lautan. Dari total itu lahan yang sudah dimanfaatkan hanya 7,4 persen. Apabila semua potensi itu bisa dikembangkan secara optimal, maka nilai pasar yang diperoleh dari perikanan budidaya dapat mencapai angka Rp 3.000 triliun per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika