REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik Universitas Andalas, Najmuddin Rasul menilai, penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang diikuti pecatan kader yang bersekongkol dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Moeldoko) telah merusak sistem demokrasi Indonsia.

Menurut Najmuddin, KLB Demokrat yang diadakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) tidak sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Demokrat. Karena itu, hasil KLB bisa dianggap tidak sah.

"KLB Partai Demokrat di Deli Serdang kalau merujuk ke AD/ART: Pasal 11 tentang Anggota, Pasal 12 tentang Struktur Organisasi Tingkat Pusat, Pasal 13 tentang Majelis Tinggi Partai adalah melanggar AD/ART. Ini merusak nilai-nilai demokrai," kata Najmuddin kepada Republika di Kota Padang, Sumatra Barat, Sabtu (6/3).

Najmuddin melihat Moeldoko yang menerima mandat sebagai ketua umum Demokrat versi KLB sudah melirik masa depan di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Mantan panglima TNI itu membutuhkan kendaraan politik yang dapat mengantarkannya menuju kontestasi pilpres.

Najmuddin menduga gerakan Moeldoko mengkudeta Demokrat dari keluarga SBY tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Moeldoko memang melihat cara terbaik (untuk menuju Pilpres 2024) dengan mengambil salah satu partai. Dalam hal ini Partai Demokrat yang bukan koalisi pemerintah," ucap Najmuddin.

Pada Jumat (5/3), KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum terpilih. Hal itu didasari voting yang dilakukan dalam KLB Demokrat itu. Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie dalam KLB yang berlangsung hanya 40 menit itu. Adapun pemilihan dengan metode peserta berdiri dan langsung dihitung.

"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika