Rabu 03 Mar 2021 07:25 WIB

Demokrat, Marzuki Alie dan Rencana KLB di Bali

Partai Demokrat menegaskan rencana KLB yang akan digelar di Bali adalah ilegal.

 Diperiksa  KPK. Mantan Anggota DPR RI , Marzuki Alie tiba di gedung  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (26/6).
Foto:

Di tempat terpisah, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, menyindir sejumlah pihak yang mendorong digelarnya kongres luar biasa (KLB). Ia menegaskan, gerakan pengambilalihan kepemimpinan tersebut tak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut.

"KLB itu hak pemilik suara. Ini segelintir petualang politik sisa masa lalu dan mantan-mantan kader, mentang-mentang didukung oknum orang dekat Istana, mau mengadakan KLB, memangnya punya hak suara dari mana," ujar Herzaky.

Demokrat, ditegaskan Herzaky, merupakan partai tokoh di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah orang yang melatarbelakangi pembentukannya. Kerja keras bersamanya juga sudah dapat terasa saat ini.

"Dulu yang ikut berjuang bersama SBY, juga sudah mendapat ganjaran. Ada yang dipercayai menjadi menteri dan banyak yang menjadi anggota legislatif," ujar Herzaky.

Herzaky menegaskan, kongres luar biasa (KLB) yang rencananya digelar di Bali oleh kader-kader yang telah dipecat adalah forum ilegal. Juga melanggar konstitusi, karena digelar tak sesuai mekanisme yang ada.

"Kalau para pelaku masih berencana melakukan KLB, sudah pasti itu inkonstitusional dan ilegal. Inkonstitusional karena KLB harus disetujui Majelis Tinggi Partai, yaitu Bapak SBY selaku ketua MTP," ujar Herzaky, Selasa (2/3).

Selain harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat, KLB juga harus mendapatkan izin dan dorongan dari 2/3 dari seluruh 34 DPD dan setengah dari 514 DPC Partai Demokrat. Padahal, 34 DPD sebelumnya sudah menyampaikan ikrar setia di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jika KLB tetap terlaksana, mereka yang hadir dipastikan bukan merupakan pemilik suara sah. Sehingga, Herzaky menegaskan, forum tersebut ilegal dan tidak memiliki pertanggungjawaban.

"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada dipakai buat membantu rakyat yang sedang kesulitan," ujar Herzaky.

Partai Demokrat, kata Herzaky, saat ini solid di bawah kepemimpinan AHY. Para kader dan pemilik suara juga mengaku gembira dengan dipecatnya tujuh kader yang dinilai terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

"Kami Partai Demokrat sedang fokus bekerja untuk membantu rakyat terdampak Covid-19 dan bencana. Tidak perlu meladeni lagi pepesan kosong dari mantan kader yang baru saja kami pecat," ujar Herzaky.

 

 

 

photo
Dua anggota Forum Pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan (kiri) dan Joko Suwanda (kanan), menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan masalah internal partai mereka di Jakarta, Sabtu (27/2/2021). Delapan anggota Forum Pendiri Partai Demokrat mendesak partai tersebut mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengatasi ragam persoalan internal partai, salah satunya adalah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mereka nilai kurang mampu dalam memimpin partai. - (ANTARA/Aditya Pradana Putra)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement