REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, kongres luar biasa (KLB) yang rencananya digelar di Bali oleh kader-kader yang telah dipecat adalah forum ilegal. Juga melanggar konstitusi, karena digelar tak sesuai mekanisme yang ada.
"Kalau para pelaku masih berencana melakukan KLB, sudah pasti itu inkonstitusional dan ilegal. Inkonstitusional, karena KLB harus disetujui Majelis Tinggi Partai, yaitu Bapak SBY selaku Ketua MTP," ujar Herzaky, Selasa (2/3).
Selain harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat, KLB juga harus mendapatkan izin dan dorongan dari 2/3 dari seluruh 34 DPD dan setengah dari 514 DPC Partai Demokrat. Padahal, 34 DPD sebelumnya sudah menyampaikan ikrar setia di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Jikalau KLB tetap terlaksana, mereka yang hadir dipastikan bukan merupakan pemilik suara sah. Sehingga, Herzaky menegaskan, forum tersebut ilegal dan tidak memiliki pertanggungjawaban.
"Jadi untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada dipakai buat membantu rakyat yang sedang kesulitan," ujar Herzaky.
Partai Demokrat, kata Herzaky, saat ini solid di bawah kepemimpinan AHY. Para kader dan pemilik suara juga mengaku gembira dengan dipecatnya tujuh kader yang dinilai terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.
"Kami Partai Demokrat sedang fokus bekerja untuk membantu rakyat terdampak Covid-19 dan bencana. Tidak perlu meladeni lagi pepesan kosong dari mantan kader yang baru saja kami pecat," ujar Herzaky.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan mengeklaim, persiapan kongres luar biasa (KLB) sudah mencapai 80 persen. Kabarnya, pelaksanaan forum tersebut di Bali pada Maret tahun ini.
"Tinggal waktunya kita start kapan. Cuma sengaja belum diekspose karena ada hal-hal yang boleh diekspose," ujar Hencky saat dihubungi, Selasa (2/3).
Ia mengatakan, pihaknya sudah siap menggelar KLB. Meski begitu, masih ada alternatif tempat gelaran KLB selain Bali, beberapa di antaranya seperi Batam dan Lombok.
KLB Demokrat, kata Hencky, terbuka bagi siapa saja yang ingin maju sebagai ketua umum. Baik dari internal partai berlambang bintang mercy itu, maupun eksternal.
"Kesiapan kita yang harus benar-benar siap oleh karena kehadiran dari sekian banyak DPC dari luar daerah. Mereka kan pemilik suara," ujar Hencky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika