Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa KLB yang rencananya digelar di Bali oleh kader-kader yang telah dipecat adalah forum ilegal. Juga melanggar konstitusi, karena digelar tak sesuai mekanisme yang ada.
"Kalau para pelaku masih berencana melakukan KLB, sudah pasti itu inkonstitusional dan ilegal. Inkonstitusional, karena KLB harus disetujui Majelis Tinggi Partai, yaitu Bapak SBY selaku Ketua MTP," ujar Herzaky, Selasa (2/3).
Selain harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat, KLB juga harus mendapatkan izin dan dorongan dari 2/3 dari seluruh 34 DPD dan setengah dari 514 DPC Partai Demokrat. Padahal, 34 DPD sebelumnya sudah menyampaikan ikrar setia di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Jikalau KLB tetap terlaksana, mereka yang hadir dipastikannya bukan merupakan pemilik suara sah. Sehingga, Herzaky menegaskan bahwa forum tersebut ilegal dan tidak memiliki pertanggungjawaban.
"Jadi untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada dipakai buat membantu rakyat yang sedang kesulitan," ujar Herzaky.
Partai Demokrat, kata Herzaky, saat ini solid di bawah kepemimpinan AHY. Para kader dan pemilik suara juga mengaku gembira dengan dipecatnya tujuh kader yang dinilai terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.
"Kami Partai Demokrat sedang fokus bekerja untuk membantu rakyat terdampak Covid-19 dan bencana. Tidak perlu meladeni lagi pepesan kosong dari mantan kader yang baru saja kami pecat," ujar Herzaky.
Pada pekan lalu, SBY akhirnya muncul ke publik untuk mengomentari isu kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang kini dipimpin oleh putranya, AHY. Lewat keterangan video yang dirilisnya, Rabu (24/2) SBY menyebut ada keterlibatan aktif dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam gerakan tersebut.
"Termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Moeldoko, nyata sekali," ujar SBY.
Dari laporan yang diterima SBY, gerakan kudeta tersebut belumlah berhenti. Masih ada upaya tersembunyi yang menyasar kepengurusan daerah untuk terus melancarkan pendongkelan tersebut.
"Bahwa segelintir kader dan mantan kader pelaku GPK PD (gerakan pengambialihan kepemimpinan Partai Demokrat) masih bergerak di lapangan. Sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan. Berarti gerakan ini masih ada," ujar SBY.
Mereka awalnya menyasar ketua DPD dan DPC Demokrat. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok tersebut menargetkan siapapun yang mau bergabung diimingi imbalan dan janji-janji.
"Sangat mungkin para pelaku gerakan itu menghasut dan mengadu domba antara pimpinan DPP Partai Demokrat dengan para ketua DPD dan ketua DPC," ujar SBY.
Demokrat, tegas SBY, tak dijual dan tidak bisa dibeli oleh siapa pun. Bila ada kader yang terbukti melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, ia tegas akan mengusirnya.
"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjual belikan," ujar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
