Senin 01 Mar 2021 11:53 WIB

Memastikan Vaksinasi Mandiri tak Mengganggu Vaksinasi Gratis

Kadin targetkan 20 juta orang bisa menerima vaksin mandiri.

Sejumlah pekerja sektor pariwisata dan pengemudi ojek daring antre untuk vaksinasi COVID-19 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (27/2/2021). Pemerintah juga akan segera melakukan menggelar program vaksin mandiri bagi perusahaan yang ingin membiayai vaksinasi bagi karyawan dan buruh perusahaannya.
Foto:

Distribusi vaksin yang efektif dan persentase anggota masyarakat yang mendapatkan vaksinasi akan menentukan keberhasilan negara melawan virus Covid-19. Pemerintah diminta memperhitungkan matang distribusi dan jumlah orang yang divaksin agar kasus Covid-19 bisa terus berkurang.

"Penentuan prioritas yang efektif dan penggunaan sumber daya vaksinasi yang optimal akan sangat penting untuk mengatasi pandemi. Vaksin harus menargetkan penularan atau berdasarkan individu, kota atau negara bagian yang bertindak sebagai 'penyebar super' terlebih dahulu," kata Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, kepada Republika, Senin (1/3).

Kemudian, ia melanjutkan vaksin yang mengurangi gejala dan tingkat keparahan penyakit atau kematian, prioritas harus didasarkan pada penargetan individu, kota atau negara bagian yang cenderung memiliki hasil yang lebih buruk jika terinfeksi pada kelompok yang lebih rentan. Ia menambahkan vaksinasi ditambah dengan jarak sosial jangka panjang, pengobatan antivirus dan profilaksis antivirus hemat biaya untuk pandemi sedang dan pandemi ekstrem. Ada banyak peluang dan sumber daya di sektor swasta untuk mempersiapkan dan menanggapi wabah pandemi.

"Komunitas bisnis harus dilibatkan untuk membantu dalam pemikiran kreatif dan inovasi. Studi menunjukkan kalau persediaan vaksin yang terbatas sekalipun, jika digunakan secara optimal, dapat berdampak pada pengurangan beban penyakit," kata dia.

Lalu, ia menyarankan pemerintah juga harus memikirkan cara untuk mencapai kekebalan kelompok. Sebab, hal ini adalah tujuan jangka panjang dari vaksinasi ini. "Ya pemerintah tidak boleh bergantung pada sektor swasta dalam menjalankan pelayanan publik. Sehingga harus memiliki rencana tersendiri agar vaksin ini menyebar ke seluruh masyarakat," kata dia.

Hari ini, Presiden Joko Widodo saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di kompleks Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta menyampaikan harapannya agar vaksinasi cepat selesai dan ekonomi bisa bangkit kembali. "Kita harapkan (vaksinasi) ini segera diselesaikan sehingga kita berharap ekonomi bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali kemudian pariwisata di Yogyakarta bisa bergiat kembali dan menumbuhkan ekonomi yang ada di provinsi Yogyakarta khususnya kota Yogya," kata Presiden.

"Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan lancar dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha, kemudian penjaga toko, karyawan di usaha-usaha yang ada di jalan Malioboro sampai ke alun-alun," kata Presiden. Ia berharap vaksinasi bisa segera selesai agar ekonomi bisa pulih kembali.

Pemerintah berencana memvaksinasi 182 juta penduduk Indonesia guna mewujudkan kekebalan komunal terhadap Covid-19. Vaksinasi dilaksanakan dalam empat tahap. Vaksinasi tahap pertama dilaksanakan Januari sampai April 2021 dengan sasaran utama tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa pendidikan profesi kedokteran yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

Vaksinasi tahap kedua dilaksanakan Januari sampai April 2021 dengan sasaran petugas dan pekerja di sektor pelayanan publik serta warga lanjut usia, warga yang berusia di atas 60 tahun. Selanjutnya, vaksinasi tahap ketiga rencananya dilaksanakan April 2021 sampai Maret 2022 dengan sasarannya kelompok masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Vaksinasi setelah itu akan dilakukan pada kelompok masyarakat dan pelaku perekonomian yang lain sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement