REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan politikus Partai Demokrat yang dicopot dengan tidak hormat, Jhoni Allen Marbun, mengatakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merekayasa pelaksanaan kongres pada Maret 2020. Hasilnya, putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terpilih sebagai ketua umum.
"Kongres V 15 Maret 2020, di Senayan, Jakarta. Kembali SBY merekayasa tata cara kongres tidak sesuai sebagaimana mestinya," ujar Jhoni dalam keterangan videonya, Senin (1/3).
Dalam kongres tersebut, SBY sebagai ketua umum periode sebelumnya tak melaporkan pertanggungjawabannya. Selain itu, tidak ada pembahasan dan tata tertib acara yang seharusnya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum.
"Setelah pidato Ketua Umum SBY, peserta kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar dari arena kongres," ujar Jhoni.
SBY, kata Jhoni, merencanakan agar seluruh ketua DPD Partai Demokrat mendeklarasikan AHY sebagai ketua umum. Padahal, pemilik hak suara yang dapat memilih ketua umum diusir dalam proses sebelumnya.
Karena itu, ia menilai AHY tidak tepat memimpin partai berlambang bintang mercy itu. Mantan calon gubernur DKI Jakarta itu, Jhoni menilai, tak pernah berupaya untuk mendaki puncak kepemimpinan Partai Demokrat.
Hingga akhirnya, ia mengatakan, Partai Demokrat saat ini tak lebih seperti partai keluarga, yakni dinasti Cikeas. "AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung sehingga bapaknya SBY yang saya hormati menjadi turun gunung. Inilah yang saya sebut krisis kepemimpinan," ujar Jhoni.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa partainya tidak dijual dan tidak bisa dibeli oleh siapa pun. Bila ada kader yang terbukti melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, ia tegas akan mengusirnya.
"Segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya ada juga yang bertindak sebagai EO (event organizer) hadapi dengan sikap yang tegas, usir orang-orang itu," ujar SBY dalam sebuah video yang dirilisnya, Rabu (24/2).
Ia mengingatkan pengurus Demokrat untuk tetap sesuai kontistusi dan hukum dalam mengeluarkan kader yang terbukti melakukan kudeta meski pihaknya disebut sering mendapatkan ketidakadilan. "Dalam melawan kemungkaran, janganlah digunakan cara-cara yang sama mungkarnya. Meskipun sering tidak mudah mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi hukum dan tatanan yang berlaku," ujar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika