Pangi memantau sejak awal UU ITE dibentuk, masyarakat khawatir dengan pasal karet UU ITE. Pasal tersebut berpotensi bernafsu membungkam kebebasan berpendapat.
"Ujungnya memenjarakan pikiran sehat yang terkenal vokal mengkiritik pemerintah, sudah terlalu banyak jatuh korban ulah pasal ini. Presiden seolah siuman setelah negara kehilangan vitamin, akibat keringnya kritik, sementara puji pujian terhadap pemerintah mengalami obesitas," tutur Pangi.
Diketahui, dalam IDI versi The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam laporan ini, Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
