REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Yogyakarta, Jumat (19/2) diapresiasi sejumlah pihak. Salah satunya oleh Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta. Apalagi, isi pertemuan membahas sejumlah topik, dari peran Muhammadiyah di Indonesia hingga upaya Polri dalam menyeleksi laporan dari warga.
"Saya mengapresiasi kunjungan dan dialog Kapolri dengan pimpinan PP Muhammadiyah yang berlangsung di Yogyakarta," ujar Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (20/2).
Anis Matta menyebut, dialog menggambarkan kekeluargaan elemen-elemen bangsa yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun suasana kondusif di tengah krisis global pandemi Covid-19.
Apalagi kata dia, tantangan di masa depan akan lebih berat. Karena itu, dalam situasi saat ini, semua pihak membutuhkan rekonsiliasi dan kolaborasi.
"Karenanya tidak akan bisa dikerjakan oleh satu kelompok saja, Pak Sigit dan Pak Haedar bersama PP Muhammadiyah telah membuka jalan ke arah itu. Mari kuatkan kolaborasi. Gelorakan semangat Indonesia," kata Anis.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Jumat (19/2). Dalam pertemuan tersebut, Haedar Nashir menyampaikan harapannya kepada Kapolri Sigit. Dia berharap, hal-hal yang dapat menyinggung persoalan agama dapat dicegah sejak awal.
Sementara itu, Sigit menyampaikan kembali rencananya membentuk virtual police. Nantinya virtual police ini bertugas menegur masyarakat yang melanggar UU ITE.
"Virtual police nantinya akan menegur jika ada kalimat-kalimat disampaikan masyarakat di media sosial yang kurang pas dan berpotensi melanggar UU ITE. Kemudian dijelaskan sebaiknya dia harus melakukan apa," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Terkait dengan fenomena warga saling lapor, Sigit menekankan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Polri selektif menerima laporan. Selain itu, pihaknya bakal mengedepankan ruang mediasi, kecuali terhadap isu-isu yang berakibat konflik dan berpotensi merusak keutuhan NKRI.
Sesuai dengan arahan Presiden, kata dia, beliau menyampaikan agar Polri lebih selektif dalam menerima laporan. Hal ini tentu menjadi catatan penting yang harus ditindaklanjuti.
"Kami akan mengedepankan penyelesaian dengan cara yang lebih baik, mediasi, dan restorative justice. Namun, untuk hal-hal yang berpotensi terhadap konflik sesama bangsa dan berisiko memecah belah NKRI, kami akan proses, tidak ada toleransi," kata Sigit.
Kapolri didampingi oleh Kapolda DIY, Irjen Asep Suhendar dan beberapa petinggi Polri dalam pertemuan tersebut. Adapun petinggi Polri yang mendampingi adalah Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Wakabaintelkam Irjen Nana Suntana, hingga Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
