REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Rusdy Nurdiansyah, Antara
Bencana banjir kembali mengancam Pulau Jawa. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengusulkan moratorium atau penghentian sementara pembangunan di Pulau Jawa. Tanggapan Walhi menyusul potensi bencana di Pulau Jawa, khususnya banjir yang baru saja diperingatkan BMKG.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mencatat, banyak wilayah rawan banjir di Pulau Jawa karena sudah kehilangan daya dukung lingkungannya. Jawa juga dikenal sebagai pulau dengan penduduk paling padat. Akibatnya, wilayah serapan air di Jawa terus tergerus pembangunan demi mengimbangi jumlah penduduk.
"Harus mulai moratorium pembangunan di Jawa karena saat ini banyak eksploitasi hutan. Pengurangan wilayah tutupan berupa hutan dan pengurangan daerah serapan air harus dihentikan," kata Hidayati kepada Republika, Jumat (19/2).
Hidayati tak heran dengan peringatan banjir di Jawa dalam beberapa hari ke depan yang disampaikan BMKG. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena kurangnya perencanaan tata ruang dalam pemanfaatan ruang. Ia menyayangkan pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang tidak mengintegrasikan pembangunan dengan ekosistem.
"Ini harusnya jadi perhatian pemerintah dalam penyusunan tata ruang," ujar Hidayati.
"Jawa sudah overdeveloped (kelebihan pembangunan). Wajar BMKG keluarkan peringatan akan potensi banjir karena periode sekarang curah hujan tinggi," lanjut Hidayati.
Selain itu, Hidayati memantau kota-kota besar di pulau Jawa mengalami pengurangan lahan serapan air secara masif. Kemudian Jawa di bagian pantai utara (Pantura) rawan banjir karena letak geografisnya.
"Secara geografis, pantura posisi landai, sungai-sungai besar di Jawa hilirnya ke utara Jawa. Secara alami ada potensi besar bagi Jawa beresiko banjir," ucap Hidayati.
Jika tak ada tindak lanjut atau perubahan kebijakan dari pemerintah, Hidayati meminta masyarakat mewaspadai bencana yang bisa datang kapan saja. "Risiko bencana makin besar akibat model pembangunan di Jawa habiskan tutupan lahan, terutama hutan dari hulu sampai hilir. Akibatnya erosi, wilayah rawan longsor, banjir di hilir," pungkas Hidayati.
Menyikapi imbauan bencana yang sudah dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pemerintah Daerah (Pemda) diminta mengoptimalkan data yang telah diberikan BMKG. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, mengatakan data bisa membantu Pemda mengurangi risiko bencana.
Guswanto mengimbau Pemda yang wilayahnya berpontesi terjadi bencana hidrometeorologi untuk punya rencana antisipasi. Baru-baru ini BMKG merilis peringatan waspada bencana di sejumlah daerah akibat hujan deras dalam beberapa hari ke depan.
"Dengan berbekal data informasi dari BMKG, pemda dapat meningkatkan koordinasi dengan stakehorlder lainnya untuk kemudian melakukan pengambilan langkah strategis mengantisipasi bencana yang dapat terjadi berdasarkan peringatan dini tersebut," kata Guswanto dalam keterangannya pada Republika, Jumat (19/2).
Guswanto menyampaikan data-data dari BMKG yang bersifat klimatologis dapat digunakan untuk memetakan daerah-daerah rawan bencana. Kemudian Pemda merencanakan lokasi pos pengungsian di mana biasanya terdapat pada lokasi paling aman terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrem.
"Data-data dari BMKG yang bersifat klimatologis juga dapat digunakan pemerintah daerah untuk menata kembali daerahnya, terutama daerah-daerah rawan bencana hidrometeorologi dan rawan terjadi cuaca ekstrem," ujar Guswanto.
Di sisi lain, Guswanto memberi imbauan untuk masyarakat yang wilayahnya berpontesi terjadi bencana hidrometeorologi agar tetap waspada. Misalnya untuk mereka yang tinggal di wilayah rawan banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Guswanto memaparkan, penyebab hujan deras yang berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan di sebagian wilayah Indonesia. Ia menjelaskan, fenomena global masih menunjukkan fase La Nina moderat pada Februari dan kondisi atmosfer di Indonesia masih cukup basah. Kondisi ini mampu mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di Indonesia.
Berikutnya monsun Asia yang menguat mulai 18 Februari berpotensi secara signifikan meningkatkan potensi hujan di sebagian besar Jawa. BMKG juga memantau daerah siklon tropis Dujuan di samudera Pasifik utara Maluku, serta pusat tekanan rendah di Australia bagian utara.
"Kedua sistem ini dapat mempengaruhi pola arah dan kecepatan angin, salah satunya adalah terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin di sebagian besar Pulau Jawa, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia," kata Guswanto.
Guswanto menyampaikan hujan deras dalam beberapa hari terakhir memang tak bisa dilepaskan dari fenomena alam seperti La Nina. Pada musim hujan 2020/2021 di Indonesia dipengaruhi oleh La Nina yang akan menambah curah hujan secara ruang dan waktu.
Berdasarkan analisis streamline, Guswanto menyebut adanya pola sirkulasi dan perlambatan kecepatan angin (konvergensi). Hal ini menunjukkan kecenderungan peningkatan pertumbuhan awan hujan di sebagian besar Jawa hingga Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian utara dan timur, serta Sulawesi bagian selatan.
"Terakhir adalah labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat dan Papua," ujar Guswanto.
Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan potensi banjir yang dapat terjadi di beberapa provinsi mulai Jumat (19/2) pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (20/2). Kabupaten/kota yang berstatus siaga banjir di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, dan Kabupaten Sumedang.
Kabupaten/kota yang berstatus siaga banjir di Jawa Tengah adalah Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan. Kabupaten/kota yang berstatus siaga banjir di Jawa Timur adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kota Pasuruan. Selain itu potensi banjir juga disebut BMKG mengancam Banten dan DKI Jakarta pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika