REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Firli Bahuri menyatakan, pertemuannya dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/2), untuk saling memperkuat kerja sama pemberantasan korupsi.
"Hari ini kami sungguh berbahagia menerima kedatangan Kapolri, kedatangan Kapolri memang kami tunggu-tunggu terkait dengan bagaimana KPK dan Polri mempertahankan, memelihara, dan menindaklanjuti kerja sama dan sinergi untuk melakukan pemberantasan korupsi," ucap Firli usai pertemuan dengan Kapolri.
"Jadi, tidak ada kata lain kecuali KPK dan Polri bekerja sama saling memperkuat pemberantasan korupsi," kata mantan kepala Baharkam Polri tersebut menambahkan.
Dalam kesempatan sama, Jenderal Listyo Sigit menyampaikan kunjungannya ke KPK guna membahas penguatan di berbagai bidang dalam hal pemberantasan korupsi. "Salah satunya adalah bagaimana kami sama-sama melakukan kegiatan di bidang penguatan SDM karena kami memang ada MoU (nota kesepahaman), kemudian kegiatan di bidang pencegahan," ujar Listyo.
Pencegahan korupsi, kata dia, terkait dengan program penanganan pandemi Covid-19 agar tidak terjadi kebocoran maupun penyelewengan. Dia mengatakan, pemerintah banyak melakukan kegiatan refokusing anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Tentunya, ini harus kami jaga agar bisa berjalan dengan baik, kemudian program tersebut bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tentunya dikurangi risiko-risiko kebocoran yang ada," tutur mantan kepala Bareskrim Polri itu.
Selanjutnya, kata Listyo, penguatan di bidang penindakan dalam bentuk joint investigation dan juga supervisi antaraparat penegak hukum. Dia menyatakan, Polri sepakat melakukan sinergi dalam bentuk joint investigasi. "Tentunya kegiatan terkait dengan penindakan di lapangan juga kami akan terus bersinergi, termasuk juga kegiatan terkait dengan masalah edukasi," katanya.
Selain itu, lanjut dia, juga terkait dengan masalah supervisi yang selama ini sering terjadi antara penegak hukum. Hal ini perlu ada kesepatakan. "Supervisi ini ke depan KPK, kejaksaan, maupun kepolisian betul-betul bisa bersinergi sehingga tidak ada celah," tutur Listyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika