Sullivan sebelumnya mengatakan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan pada individu dan entitas yang dikendalikan oleh militer. Tidak jelas seberapa efektif sanksi itu jika berlaku, karena para jenderal Myanmar hanya memiliki sedikit kepentingan luar negeri yang dapat menjadi sasaran.
Namun, militer memang memiliki kepentingan yang luas dalam ekonomi domestik dan bisa sangat merugi jika perusahaan asing yang telah berinvestasi di negara tersebut selama dekade terakhir memutuskan untuk mundur.
Pada Jumat, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin meminta ASEAN mengadakan pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN guna membahas situasi politik Myanmar.
Reuters belum dapat menghubungi Pemerintah Myanmar untuk dimintai komentar. Jalan-jalan di ibu kota komersial Myanmar, Yangon, kembali riuh dengan dentang suara pukulan periuk timah, saat warga Myanmar mengecam pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
Para guru dan pendidik bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil yang semakin meluas di negara itu. "Kami hanya mendukung pemerintah terpilih dan kami akan selalu mendukung mereka. Kami sama sekali tidak menerima pemerintah yang mengambil alih kekuasaan dengan paksa," kata dosen universitas, Nwe Thazin.
Transisi panjang Myanmar menuju demokrasi kembali bermasalah ketika komandan militer Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pada Senin, karena dugaan penyimpangan dalam pemilu 8 November 2020 yang dimenangi oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) --yang dipimpin Suu Kyi. Di lain pihak, komisi pemilihan Myanmar mengatakan pemungutan suara telah dilakukan dengan adil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
