REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Konghuchu dan Masyarakat Tionghoa akan merayakan Tahun Baru Cina/Imlek 2021 pada 12 Februari 2021 mendatang. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta imlek besok dirayakan dengan cara baru, yaitu menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Ia menjelaskan, imlek adalah momen penting bagi Indonesia, khususnya umat Konghuchu dan Tionghoa. Imlek memiliki makna tahun yang baru, harapan baru, dan keberuntungan baru.
"Sehingga tanpa mengurangi makna tersebut, saya mengimbau agar teman-teman umat Konghuchu dan Tionghoa merayakan tahun baru Imlek tahun ini dengan cara yang baru, yaitu dimana kita melakukannya bersama dengan keluarga kita, bersama-sama di rumah dengan cara masa kini yaitu digital," katanya saat konferensi virtual Kantor Sekretariat Presiden, Kamis (4/2).
Sebenarnya, imlek bukanlah hal yang asing bagi menkes. Ia pernah menerima angpau.
Menurutnya, meski menerima amplop merah jafi hal yang seru, yang ada di dalam amplop merah tentu yang diharapkan. Kini dengan cara yang baru, ia menyarankan pemberian uang di amplop merah atau angpao bisa digantikan dengan cara digital transfer. Kalau masih ingin mengirimkan amplop merah, ia menyebutkan itu bisa juga dikirimkan lewat aplikasi ojek dalam jaringan. Selain membantu para pengemudi ojek online, amplop masih bisa diberikan.
"Cukup menulis ini dikirim amplopnya, uangnya akan ditransfer," ujarnya.
Selain itu, ia menyebutkan imlek adalah momen dimana bisa menonton atraksi barongsai. Kalau biasanya menontonnya dengan tatap muka, kali ini bisa ditonton melalui dunia maya youtube.
"Jadi, itu maksud cara-cara baru merayakan imlek tanpa kehilangan makna imlek sebagai tahun baru, harapan baru, dan keberuntungan baru. Saya rasa kita tetap bisa merayakan imlek dengan mempertahankan budaya Indonesia khususnya masyarakat Konghuchu dan Tionghoa, tetapi kita tetap lakukan sesuai protokol kesehatan (prokes)," ujarnya. Ia meyakini, perayaan imlek tetap meriah, bergembira, memberikan harapan baru bagi seluruh bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika