Untuk menangkal serangan siber yang bersifat fisik, kata dia, BSSN bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, misalnya soal hoaks dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Kerja sama dengan instansi terkait sangat erat. Ada command centre dan masing-masing saling memberi informasi. Misalnya, terkait dengan vaksin, yang menangani Kemenkominfo. Akan tetapi, semua kementerian bertanggung jawab," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta BSSN memperkuat kinerja, terutama dalam penyerapan anggaran dan laporan keuangan agar opini dari BPK makin baik. Yan juga mengingatkan serangan siber, terutama yang bersifat sosial, di tengah kondisi pandemi sekarang ini kian meningkat sehingga perlu dicermati dan diantisipasi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto selaku pimpinan rapat kemudian membacakan kesimpulan, antara lain Komisi I memahami capaian kerja dan realisasi BSSN tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1,02 triliun atau 96,47 persen dari pagu TA sebesar Rp 1,06 triliun. Komisi I DPR RI mendorong BSSN agar terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan keamanan siber.
Komisi I DPR RI juga telah mendengar alokasi anggaran BSSN pada 2021 dari semula Rp 1,7 triliun mengalami penurunan menjadi Rp 1,5 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
