Kemarin, Ganjar menerangkan alasannya membatasi mobilitas warga Jateng secara massal di akhir pekan ini. Gerakan 'Jateng di Rumah Saja' merupakan respons dari daerah setelah Presiden Joko Widodo menyebut pelaksanaan PPKM masih belum efektif.
Maka dengan cara menghentikan semua aktivitas selama dua hari, diharapkan bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pemerintah dalam mengendalikan pandemi seperti sekarang ini. Menurutnya, Presiden mengatakan PPKM ‘gagal’ mengandung makna semua yang di daerah harus mencari cara-cara ekstra untuk berupaya menekan pertumbuhan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Oleh karena itu, lanjut Ganjar, dirinya menggagas kebijakan 'Jateng di Rumah Saja'. Dengan harapan bias memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kedisiplinan yang akan berdampak baik pada penurunan kasus Covid-19.
“Oleh karena itu, sekarang kita mau ujicoba, coba mengingatkan masyarakat ini Covid-19 masih tinggi lho, korbannya juga sudah banyak lho ya, rumah sakit makin penuh lho ya, dan seterusnya,” tegas Ganjar.
Gubernur mengajak semua untuk bersama-sama berpartisipasi dan coba berlatih dua hari saja, tanggal 6 hingga tanggal 7 Februari 201 nanti di rumah. “Kalau itu bisa dilaksanakan, eh siapa tahu Jawa Tengah bisa jadi contoh,” katanya.
Selama dua hari tersebut para pengelola tempat-tempat keramaian bisa memanfaatkan untuk bersih-bersih sekaligus melaksanakan sterilisasi melalui penyemprotan desinfektan. “Hanya dua hari saja, tempat-tempat keramaian seperti obyek wisata, toko, pasar kita semua istirahat dulu. Nah nanti pasar-pasar kesempatan kita semprot semuanya biar sekalian bersih, tempat pariwisata juga ditutup dulu dan bisa dilakukan sterilisasi,” jelasnya.
Ia berharap, pelaksanaan 'Jateng di Rumah Saja' dapat memunculkan kesadaran dari masyarakat. Karena ikhtiar untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 tersebut tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat. Sehingga dua hari tidak ada aktivitas masyarakat, tidak ada tumpah ruah di jalan, semua ada di rumah.
Menurutnya, Sekda di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah seluruhnya setuju dan mendukung ajakan yang ditawarkannya.
Epidemiolog UGM, dr Citra Indriani, menilai, implementasi pembatasan kegiatan masyarakat perlu dipertegas dan dilaksanakan secara konsisten. Ia membenarkan, PPKM II dari berbagai kajian memang dinilai tidak efektif. Hal itu dikarenakan mobilitas masyarakat yang tidak terlalu berubah, bahkan terbilang masih saja tinggi.
"Karenanya, implementasi di lapangan akan kebijakan PPKM perlu lebih diperketat lagi," kata Citra.
Citra berharap, pelaksanaan PPKM II bisa menurunkan kasus Covid-19. "Saat pembatasan tidak dilakukan justru makin tidak terkontrol," ujar Citra.
Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM ini melihat, PPKM akan berhasil tidak cuma dengan memperketat implementasi lapangan. Namun, harus dibarengi penerapan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin.
Lalu, dilakukan monitoring pelaksanaan PPKM dan prokes, melaksanakan promosi kesehatan di masyarakat. Citra mengingatkan, karantina wilayah atau lockdown merupakan pilihan terakhir karena konsekuensinya berat dan butuh biaya besar.
Citra turut berharap pemerintah bisa melakukan pendampingan penerapan PPKM di daerah-daerah untuk memperkuat implementasi agar berjalan sesuai harapan. Ia menegaskan, pembatasan perlu diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan.
"Bahkan, hingga target vaksin di Indonesia selesai. Pembatasan masyarakat perlu on-off on-off dan hidup dengan tatanan baru lewat penerapan prokes ketat. Model seperti itu perlu diterapkan sampai vaksin bisa mencakup seluruh penduduk Indonesia," kata Citra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
